Bupati Lombok Timur meminta PDAM rumuskan mitigasi dampak El Nino

Lombok Timur (ANTARA) - Bupati Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB) Haerul Warisin meminta jajaran direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) untuk segera merumuskan langkah mitigasi menghadapi dampak El Nino pada musim kemarau 2026.

"Prediksi fenomena El Nino atau kekeringan ekstrem di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat berpotensi mengancam penurunan debit air baku dan memicu gelombang protes masyarakat," kata Haerul Warisin saat rapat pertanggungjawaban Direksi PDAM Kabupaten Lombok Timur di Lombok Timur, Rabu.

Bupati mengingatkan pentingnya pemenuhan hak air bagi warga di wilayah Selatan. Meskipun kini sangat terbantu oleh optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) hingga ke wilayah Batu Nampar dan sekitarnya.

"Tetapi saat kemarau melanda wilayah tersebut tetap membutuhkan perhatian," kata Haerul.

Oleh karena itu, bupati meminta direksi PDAM Lombok Timur untuk bertindak bijaksana, serta menjaga kedekatan dengan masyarakat agar pasokan air ke wilayah selatan tidak terganggu.

Bupati menyampaikan apresiasi atas kerja keras jajaran PDAM, karena data capaian yang dipaparkan oleh Direktur Utama merupakan kondisi riil di lapangan yang diakui validitasnya.

Baca juga: Perubahan iklim memicu lonjakan sambaran petir di NTB

Manajemen PDAM juga mendapat apresiasi atas respons cepat dan kesigapan dalam menangani setiap laporan kebocoran pipa di tengah masyarakat.

Namun begitu, Bupati mengingatkan agar tidak cepat terlena oleh pujian. Menurutnya, setiap sanjungan sering kali menjadi awal dari kejatuhan jika tidak disikapi dengan bijak dan rendah hati.

"Hari ini boleh berbangga dengan capaian yang ada, namun harus tetap waspada menghadapi bulan Agustus dan September 2026 mendatang," kata Haerul.

Baca juga: Luas tanam padi di NTB ditargetkan 430 ribu ha pada 2025

"Kami berdoa agar prediksi kekeringan dari BMKG tidak terjadi. Namun, secara internal, PDAM harus fokus pada langkah mitigasi dan pencarian solusi konkret," katanya.

Menyikapi kerugian akibat kerusakan pipa yang dipicu oleh proyek pelebaran jalan atau pembuatan gorong-gorong, Bupati menekankan perlunya aturan tegas sebelum pembongkaran.

"Harus ada regulasi yang diberlakukan," kata Haerul.