Capaian penerimaan pajak semester I 2026 dinilai positif di Mataram

Mataram (ANTARA) - Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, menyebutkan, capaian penerimaan pajak daerah dinilai positif mengingat hingga akhir semester I Tahun 2026 mencapai Rp145,69 miliar atau 47 persen dari target sebesar Rp311,54 miliar selama 2026.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram HM Ramayoga di Mataram, Senin, mengatakan, capaian tersebut dinilai masih positif untuk memenuhi target pendapatan daerah hingga akhir tahun.

"Meski masih di bawah 50 persen, tapi capaian penerimaan dari pajak daerah sudah sesuai. Insya Allah, bisa tercapai hingga akhir tahun," katanya.

Dikatakan, realisasi semester pertama menunjukkan tren yang cukup baik di tengah dinamika ekonomi, begitu juga dengan berbagai tantangan yang dihadapi pelaku usaha di tahun ini.

Menurutnya, dari realisasi pajak daerah itu, pajak restoran menjadi penyumbang terbesar penerimaan daerah dengan realisasi Rp20,81 miliar atau 56,8 persen dari target Rp44 miliar.

"Selama ini, pajak restoran jadi salah satu jenis pajak andalan kami," katanya.

Baca juga: Mataram siapkan gaji ke-13 bagi 3.046 PPPK paruh waktu

Kemudian pajak hotel yang telah mencapai Rp10,6 miliar atau 44,1 persen dari target Rp24 miliar. Selanjutnya, pajak reklame dengan realisasi sekitar Rp1,56 miliar atau 52 persen, pajak penerangan jalan mencapai Rp22,04 miliar atau 55,6 persen dari target Rp40 miliar.

"Alhamdulillah, di semester satu ada beberapa sektor pajak yang realisasinya di atas 50 persen," katanya.

Di sisi lain, BKD masih memberi perhatian terhadap beberapa objek pajak yang realisasinya relatif rendah seperti Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) baru terealisasi sekitar 24,7 persen.

Menurutnya, rendahnya capaian PBB pada semester pertama merupakan pola yang lazim terjadi sebab sebagian besar masyarakat melakukan pembayaran menjelang jatuh tempo.

Baca juga: Mataram minta PPPK paruh waktu tak khawatir terkait anggaran gaji

Pihaknya tidak khawatir dengan penerimaan dari PBB yang masih rendah sebab PBB biasanya akan meningkat signifikan pada triwulan ketiga dan keempat.

"Karena itu kami terus mengintensifkan sosialisasi sekaligus mengingatkan masyarakat agar membayar lebih awal," katanya.