Pemprov NTB meluncurkan lima kebijakan strategis reformasi pendidikan

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) meluncurkan lima kebijakan strategis reformasi pendidikan untuk membangun sistem pendidikan yang lebih berkualitas, merata, dan selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengatakan reformasi pendidikan berangkat dari persoalan belum meratanya kualitas SMA dan SMK, sehingga masyarakat masih berlomba memasukkan anak ke sekolah yang dianggap favorit.

"Kalau kualitas seluruh SMA dan SMK sama baiknya, masyarakat tidak lagi sibuk mencari sekolah favorit. Karena itu yang harus kami benahi terlebih dahulu adalah kualitas sekolah," ucap dia dalam pernyataan di Mataram, Rabu.

Kelima program strategis tersebut meliputi Golden Ticket, SMK Mendunia, Gerakan Tanam Cabai untuk Pengendalian Inflasi (Tapsi), bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa kurang mampu, serta relaksasi pemanfaatan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Iqbal menjelaskan program Golden Ticket merupakan mekanisme seleksi terbuka bagi kepala sekolah yang memiliki kemampuan kepemimpinan dan manajerial untuk ditempatkan di sekolah-sekolah yang membutuhkan percepatan peningkatan mutu.

Pada tahap awal, tujuh kepala sekolah terpilih akan menjalankan penugasan khusus di berbagai daerah. Penugasan tersebut merupakan bentuk penghargaan, bukan hukuman.

Para kepala sekolah menerima insentif yang nilainya lebih besar daripada gaji pokok serta diberi kewenangan memilih dua guru pendamping melalui skema Silver Ticket.

Baca juga: Gubernur NTB dorong reformasi pendidikan

"Mereka diberikan waktu satu bulan untuk mengidentifikasi persoalan sekolah, menyusun proyek perubahan, dan melaksanakan program peningkatan kualitas dengan dukungan anggaran khusus dari pemerintah," kata Iqbal.

Reformasi pendidikan juga diarahkan untuk memperkuat keterkaitan antara dunia pendidikan dan dunia kerja melalui program SMK Mendunia.

Pemerintah NTB mendorong pengembangan sekolah berbasis potensi wilayah dan kebutuhan industri, seperti SMK pertambangan, alat berat, mekanik, dan konstruksi di kawasan Hu'u serta Lunyuk guna menyiapkan tenaga kerja terampil bagi sektor industri yang terus berkembang.

Selain memperkuat kompetensi vokasi, imbuh Iqbal, pemerintah NTB juga mendorong peningkatan literasi bahasa Inggris agar lulusan SMK memiliki daya saing di pasar kerja nasional maupun internasional.

Baca juga: Mendikbud: Lompatan pendidikan tidak akan selesai dalam lima tahun

Banyak lulusan SMK asal NTB yang kini bekerja di berbagai perusahaan dalam dan luar negeri dengan penghasilan yang sangat kompetitif.

"SMK harus menjadi tempat lahirnya tenaga kerja yang profesional, adaptif, dan siap bersaing, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan industri di NTB, tetapi juga di tingkat nasional dan global," ucap dia.

Pemerintah NTB menerbitkan kebijakan terkait relaksasi penggunaan Dana BOS yang memungkinkan sekolah memberikan tambahan penghasilan kepada guru dan tenaga kependidikan berstatus PPPK Paruh Waktu.

Mulai September mendatang, mereka berhak menerima tambahan penghasilan minimal Rp500 ribu setiap bulan di luar hak yang telah diterima sebelumnya.

Kebijakan tersebut telah memperoleh persetujuan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Nusa Tenggara Barat menjadi salah satu dari sedikit provinsi di Indonesia yang mendapatkan izin tersebut.