Tim Kementerian PU survei calon lahan SR di Dompu

Dompu (ANTARA) - Tim Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Prasarana Strategis Nusa Tenggara Barat (NTB) dari Kementerian Pekerjaan Umum melakukan survei calon lokasi pembangunan Sekolah Rakyat (SR) yang diusulkan Pemerintah Kabupaten Dompu di Desa Bara, Kecamatan Woja, Jumat.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker Pelaksanaan Prasarana Strategis NTB, Irfanul Avif, mengatakan survei dilakukan untuk memastikan kesiapan lahan sebelum hasilnya dilaporkan kepada Kementerian Sosial sebagai dasar proses verifikasi.

Ia menjelaskan survei difokuskan pada pemeriksaan kondisi lahan, termasuk memastikan status lahan telah clean and clear, sesuai dengan rencana tata ruang, serta bukan merupakan lahan sawah yang dilindungi maupun lahan pertanian pangan berkelanjutan.

"Kesiapan lahan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Kami melakukan survei untuk memastikan seluruh persyaratan teknis telah terpenuhi," ujarnya kepada ANTARA.

Menurut dia, tim juga melakukan pengukuran luas lahan, memastikan kejelasan batas aset hibah dari pemerintah daerah, memeriksa kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Keterangan Rencana Kabupaten (KRK), serta mengecek akses jalan untuk mobilisasi alat berat dan material konstruksi.

Selain itu, tim meninjau kondisi kontur lahan, sistem drainase, dan jalur aliran air sebagai bagian dari penilaian kelayakan teknis pembangunan.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dompu, Yani Hartono, mengatakan pemerintah daerah mengusulkan lahan milik Pemerintah Provinsi NTB di Desa Bara seluas lebih dari enam hektare sebagai calon lokasi pembangunan Sekolah Rakyat.

Baca juga: Sekolah Rakyat helps students realize their potential: Deputy Minister

Menurut dia, Pemerintah Provinsi NTB telah memberikan izin pemanfaatan aset tersebut untuk diusulkan sebagai lokasi Program Strategis Nasional (PSN).

"Selain untuk pembangunan Sekolah Rakyat, sebagian lahan juga menjadi lokasi gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Namun kebutuhan lahannya hanya sekitar 10 are," katanya.

Yani mengatakan lokasi tersebut dinilai memenuhi persyaratan teknis karena memiliki akses jalan yang memadai, tersedia sumber air bersih, tidak berada di bawah jaringan saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET), sesuai dengan RTRW, serta tidak berada di kawasan yang berpotensi terdampak banjir.

Baca juga: Pemkot Mataram siap menjadi penyangga Sekolah Rakyat

Ia menambahkan hasil survei akan ditindaklanjuti melalui rapat koordinasi bersama Pemerintah Provinsi NTB dan perangkat daerah terkait untuk menyelesaikan berbagai persyaratan administrasi, termasuk status aset, kesesuaian tata ruang, dan dokumen pendukung lainnya.

Selain itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama Dinas Sosial akan menyiapkan surat keterangan mengenai peta risiko bencana sebagai salah satu persyaratan pembangunan.

Yani berharap Program Sekolah Rakyat dapat segera direalisasikan di Kabupaten Dompu sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

"Seluruh kebutuhan siswa nantinya akan ditanggung pemerintah, mulai dari biaya pendidikan, asrama, perlengkapan belajar, hingga kebutuhan makan dan pakaian," ujarnya.

Selain mengusulkan lahan di Desa Bara, Pemerintah Kabupaten Dompu juga mengajukan lahan alternatif di belakang Kantor Desa Nusajaya, Kecamatan Manggelewa, sebagai calon lokasi pembangunan Sekolah Rakyat.