Mataram (ANTARA) - Desain gedung baru DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) dirancang menggunakan energi baru terbarukan (EBT) berupa solar panel atau pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPR-PKP) Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Kusuma Wijaya, mengatakan penggunaan listrik tenaga surya ini sesuai arahan Gubernur NTB untuk efisiensi anggaran, dan mengurangi emisi karbon.

"Namanya gedung besar, pasti berat (biaya). Untuk itu, diminta untuk melakukan efisiensi, sehingga di desain-nya bangunannya ramah lingkungan, hemat operasional, sehingga dampaknya pada pemeliharaan gedung baru DPRD," ujarnya di Mataram, Selasa.

Selain menggunakan listrik tenaga surya oleh Gubernur NTB, gedung baru DPRD NTB ini juga diminta dilengkapi dengan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) untuk mendukung integrasi penggunaan mobil listrik yang kini telah diterapkan oleh pemerintah provinsi (Pemprov).

"Karena akan banyak sekali kendaraan listrik, sehingga kalau baterai drop kita bisa langsung cas di SPKLU yang ada. Bisa jadi ke depan nanti mobil anggota dewan pakai listrik," kata Kusuma Wijaya.

Disamping itu, areal gedung baru DPRD NTB ini juga akan dilengkapi kolam resistensi guna mendukung pengendalian banjir, resapan air, dan cadangan air serta antisipasi kebakaran sehingga membantu pemadaman dengan lebih cepat bila terjadi kebakaran.

"Penekanan estetika juga dikedepankan khususnya pada instalasi teknis (kabel, perangkat) direncanakan tersembunyi/tertanam agar tampilan gedung rapi," ucapnya.

Menurutnya, konsep desain gedung baru DPRD ini mengedepankan kearifan lokal mewakili tiga suku besar di NTB, yakni Sasak, Samawa, dan Mbojo.

"Desain-nya tentu kultur budaya lokal, sebagaimana bangunan kita yang lain diarahkan ada unsur lokal," terang Kusuma Wijaya.

Baca juga: Pemprov NTB siap lelang rumah dinas DPRD melalui KPKNL

Sementara itu, proses rancang bangun gedung baru Udayana itu sudah memasuki tahap DED. Diharapkan DED ini bisa tuntas pada bulan September 2026, kemudian dilanjutkan lelang konstruksi pada bulan yang sama.

"Karena proyek ini sifatnya kontrak tahun tunggal (single year) selama waktu 11 bulan tahun 2027 pengerjaan bisa selesai, sehingga pada 2028 gedung ini sudah bisa dioperasikan, makan Kementerian PU dalam rancangan gedung ini dilakukan lelang dini, sehingga bisa cepat dimulai pembangunan," katanya.

Lebih lanjut dalam desain-nya, pembangunan gedung baru dewan ini akan menelan biaya hingga Rp200 miliar sesuai dengan usulan awalnya. Jumlah ini belum termasuk meubelair yang dalam usulan mencapai Rp50 miliar sehingga total konstruksi bangunan dengan perlengkapan (meubelair) menjadi Rp250 miliar.

Baca juga: Gedung baru DPRD NTB didesain lima lantai, ini konsep bangunannya

"Nanti gedung ini terdiri dari lima lantai termasuk basement. Gedung ini juga nanti akan ada ruang aspirasi sebagai ruang untuk menerima masyarakat," katanya.

Sementara Sekretaris DPRD NTB, Hendra Saputra, mengakui ada tiga desain alternatif yang ditawarkan dalam pembangunan gedung baru DPRD, namun dari tiga desain yang ditawarkan disepakati dan disetujui alternatif desain kedua. Di mana dalam desain-nya, gedung tersebut berarsitektur modern, namun tetap tidak meninggalkan ciri khas atau identitas lokal NTB.

"Yang jelas muatan-muatan lokal terkait budaya NTB tetap ada, sebagai ciri khas daerah," ujarnya.

Menurutnya, dalam desain gedung baru DPRD NTB tersebut, terdiri dari beberapa bangunan, dua di antaranya merupakan bangunan utama, yakni ruang rapat paripurna berada di sisi selatan, sedangkan ruang komisi, fraksi, kantor, dan lain-lain berada di bangunan tengah (lima lantai).

"Jadi, ada dua bangunan besar, ruang paripurna nanti tersendiri yang ada lumbung di depan, kemudian gedung tengah itu untuk komisi dan fraksi-fraksi, termasuk ada ruang aspirasi," katanya.



Pewarta :
Editor: I Komang Suparta
COPYRIGHT © ANTARA 2026