Pemkot Bima mempercepat pembebasan lahan proyek pengendalian banjir

Kota Bima (ANTARA) - Pemerintah Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, mempercepat proses pembebasan lahan untuk mendukung pelaksanaan proyek strategis pengendalian banjir melalui normalisasi Sungai Melayu.

Wakil Wali Kota Bima Feri Sofiyan, mengatakan percepatan pembebasan lahan menjadi prioritas agar proyek yang didanai melalui kerja sama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) tersebut segera memasuki tahap konstruksi.

"Inventarisasi lahan jangan menjadi kendala proyek ini. Koordinasi secara intensif dengan Badan Pertanahan Nasional Kota Bima agar seluruh proses berjalan sesuai ketentuan," katanya saat memimpin rapat koordinasi, Selasa.

Feri mengatakan pembebasan lahan merupakan tahapan penting sebelum pekerjaan fisik normalisasi sungai dapat dilaksanakan. Karena itu, seluruh organisasi perangkat daerah diminta memperkuat sinergi untuk mempercepat penyelesaian pengadaan tanah sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia berharap percepatan pembebasan lahan dapat memperlancar pelaksanaan proyek sehingga manfaat pengendalian banjir segera dirasakan masyarakat, khususnya warga yang bermukim di sepanjang Daerah Aliran Sungai Melayu.

Baca juga: Pemkot Bima memugar 500 unit rumah tidak layak huni 2026

"Keberadaan infrastruktur ini diharapkan mampu mengurangi risiko banjir sekaligus memberikan perlindungan yang lebih baik bagi permukiman dan aktivitas masyarakat," ujarnya.

Menurut Feri, proyek normalisasi Sungai Melayu telah lama dinantikan masyarakat karena menjadi salah satu solusi mengurangi banjir yang berulang melanda Kota Bima.

Namun, hingga kini proses pengadaan tanah masih menghadapi kendala, terutama terkait penetapan nilai ganti rugi dan negosiasi dengan pemilik lahan di sepanjang trase sungai.

Baca juga: Rekrutmen kelompok ekstrem masih terjadi, Pemkot Bima percepat program reintegrasi

Sebagai bagian dari tahapan pengadaan tanah, Pemerintah Kota Bima bersama Panitia Pengadaan Tanah sebelumnya melaksanakan sosialisasi tahap II dan konsultasi publik pada 20 Juli 2026. Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik bidang tanah di Kelurahan Jatiwangi untuk memverifikasi dan mengidentifikasi lahan serta aset masyarakat yang terdampak proyek.

Proyek normalisasi Sungai Melayu mencakup kawasan Jatibaru, Melayu, dan Ule. Pekerjaan meliputi pembangunan revetment atau dinding penahan tebing sungai, pemasangan parapet beton, serta pasangan batu pada sejumlah titik rawan guna memperkuat bantaran sungai dan mengurangi risiko banjir.