Kabar baik! Pemkot Mataram dapat kuota bedah rumah 764 unit

Besaran bantuan program bedah rumah sebesar Rp20 juta untuk masing-masing unit.

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kota Mataram di Nusa Tenggara Barat (NTB) mendapatkan bantuan program bedah rumah dengan pembiayaan dari pemerintah pusat sebanyak 764 unit tersebar di enam kecamatan se-Kota Mataram.

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I (BP3KP NT) Hamdan Pare mengatakan program bedah rumah tersebut saat ini sudah mulai berjalan di Kota Mataram.

"Di Kota Mataram saat ini ada 764 rumah yang diperbaiki," ujarnya di Mataram, Rabu.

Hamdan memaparkan program bedah rumah tersebut bagian dari program 3 juta rumah yang merupakan salah satu program unggulan pemerintah pusat.

Pada 2026, pemerintah pusat menargetkan akan memperbaiki 400.000 unit rumah tidak layak huni (RTLH) di Indonesia dan Nusa Tenggara Barat mendapatkan kuota 10.000 unit.

Dari 10.000 kuota untuk NTB tersebut, Kota Mataram mendapat kuota 764 unit, bahkan kemungkinan masih bisa bertambah karena tergantung kesiapan data-data dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) melalui aplikasi sistem informasi bantuan perumahan(SIBARU) untuk menampung usulan daerah masuk.

Hamdan mengungkapkan dari 764 kuota untuk Kota Mataram tercatat sebanyak 533 unit sedang dikerjakan untuk perbaikan. Sementara itu, sisa 231 rumah masih dilakukan verifikasi data.

"Kami targetkan perbaikan 764 unit rumah tersebut harus tuntas tahun ini," ucap dia.

Sementara untuk besaran bantuan program bedah rumah tahun ini masih sama, yakni sebesar Rp20 juta untuk masing-masing rumah.

Di sisi lain, pihaknya juga meminta Pemerintah Kota Mataram untuk mensosialisasikan Peraturan Menteri (Permen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Nomor 6 Tahun 2026 tentang pedoman penyelenggaraan program bedah rumah, termasuk persyaratan dan kriteria penerima bantuan, mekanisme penyaluran dana, serta pengawasan pelaksanaan program dalam rangka peningkatan RTLH bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Lebih jauh, Hamdan mengatakan kendala lain yang berpotensi mengganjal program bedah rumah adalah bantuan diberikan dengan sistem swadaya dengan berbagi pembiayaan dari pemilik rumah.

Sistem tersebut rentan diacuhkan karena pemilik rumah bagian dari keluarga miskin dan sulit jika diminta berbagi pembiayaan.

"Itulah yang banyak menghambat juga. Tapi ke depan dengan Permen yang baru, tidak diwajibkan lagi swadaya," kata dia.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Mataram, Nazarudin Fikri sebelumnya mengatakan, perbaikan RTLH di Kota Mataram tahun 2026 sebanyak 764 rumah meningkat dari sebelumnya 570 rumah.

"Jumlah itu bisa bertambah dari Kemendagri sekitar nanti 250 rumah," ujar Nazarudin.

Lebih lanjut dia berharap keberadaan program bedah rumah dapat meningkatkan kualitas hunian warga kurang mampu, menciptakan tempat tinggal yang sehat dan aman, serta membantu mengurangi angka kemiskinan.

Baca juga: Pemerintah Pusat menambah alokasi bedah rumah di NTB sebanyak 10 ribu unit

Baca juga: Presiden Prabowo setujui penambahan Program Bedah Rumah pada 2027

Baca juga: Menteri PKP dan Mendagri meninjau program bedah rumah di NTB