Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), berkomitmen mengamankan pembayaran gaji dan tunjangan para aparatur sipil negara (ASN), termasuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) dan tenaga guru, dengan melakukan pemangkasan sejumlah anggaran operasional.

"Untuk memastikan pembayaran belanja pegawai tidak terganggu hingga akhir tahun, kami menempuh langkah efisiensi dan pangkas anggaran operasional di sejumlah sektor kegiatan nonprioritas," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram H Lalu Alwan Basri di Mataram, Kamis.

Hal tersebut disampaikan menyikapi pernyataan dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menyebutkan 490 pemerintah daerah (pemda) butuh tambahan anggaran untuk gaji PNS karena terindikasi mengalami tekanan fiskal sehingga berpotensi kesulitan membayar gaji PNS akibat penyesuaian transfer ke daerah (TKD).

Sekda menyebutkan bahwa Pemerintah Kota Mataram menjadi salah satu daerah yang menghadapi tantangan anggaran terkait belanja pegawai, di mana porsi anggaran pegawai saat ini telah berada di atas 40 persen.

Tanpa adanya penyesuaian dan efisiensi, kemampuan APBD murni daerah diperkirakan hanya sanggup menutupi pemenuhan gaji hingga bulan Oktober 2026.

"Kondisi posisi gaji ASN tahun ini memang kemampuannya awalnya tercukupi sampai Oktober. Karena itu, pada pembahasan APBD perubahan kami ajukan kembali untuk pemenuhan gaji sisanya," katanya.

Untuk menutupi potensi kekurangan pembayaran belanja pegawai tersebut, Pemerintah Kota Mataram melakukan penghematan dan pengalihan (refocusing) anggaran dari beberapa pos belanja daerah.

Sektor porsi anggarannya yang dipangkas antara lain kegiatan perjalanan dinas, operasional, belanja barang dan jasa, belanja modal, hingga hibah kepada pihak ketiga.

Selain itu, salah satu langkah efisiensi signifikan yang telah berjalan sejak bulan Maret 2026 penghematan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) operasional dan kendaraan dinas.

Baca juga: Gaji ke-13 ASN Lombok Timur mulai dibayarkan

Dari kebijakan tersebut, menurut dia, sampai saat ini Pemerintah Kota Mataram berhasil menghemat anggaran hingga sekitar Rp3 miliar. Hasil penghematan itu, rencananya dialokasikan untuk menutupi kebutuhan belanja daerah yang masih kurang.

Kendati demikian, ia menegaskan langkah efisiensi tidak akan menyentuh sektor-sektor pelayanan publik yang krusial. Misalnya, anggaran operasional untuk pelayanan dasar masyarakat seperti pengangkutan sampah di Dinas Perkim, Lingkungan Hidup (LH), serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), hingga kendaraan pelayanan umum dipastikan tetap berjalan normal tanpa pembatasan.

Lebih jauh ia mengatakan, Pemerintah Kota Mataram juga mendukung langkah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang tengah melakukan pendataan dan pembahasan bersama asosiasi pemerintah daerah (Apeksi/Adeksi) terkait usulan penambahan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat untuk membantu beban penggajian daerah.

Terkait dengan itu, Sekda mengimbau kepada seluruh ASN dan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Mataram untuk tidak resah dan tetap fokus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Baca juga: Pemkot Mataram segera mencairkan gaji ke-13 bagi ASN

"Kami yakin dan tekankan kepada teman-teman ASN, tapi jangan ragu dan jangan bimbang. Silakan jalankan pekerjaan dan tingkatkan kinerjanya, biar kami di jajaran pimpinan yang memikirkan solusi untuk gaji," katanya.



Pewarta :
Editor: I Komang Suparta
COPYRIGHT © ANTARA 2026