Jika Gubernur Iqbal memimpin KONI yang terjadi bukan penumpukan kekuasaan, melainkan penyatuan arah kebijakan.

Mataram (ANTARA) - Pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII 2028 menjadi salah satu alasan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal didorong maju sebagai Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) NTB periode 2026-2030.

Anggota DPRD NTB Sudirsah Sujanto menilai posisi Iqbal sebagai kepala daerah dapat memperkuat koordinasi dan menyatukan seluruh kekuatan daerah dalam mempersiapkan NTB menghadapi PON 2028.

"Perdebatan ini sering dimulai dari pertanyaan yang keliru. Persoalannya bukan apakah gubernur boleh atau tidak memimpin KONI, melainkan apakah NTB memiliki kepemimpinan yang mampu menyatukan seluruh energi daerah untuk menyongsong PON 2028," ujar Sudirsah di Mataram, Sabtu.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD NTB itu menyampaikan pandangan saat menyikapi dorongan Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman agar Gubernur Iqbal maju sebagai Ketua KONI NTB dalam Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov) KONI NTB pada Agustus 2026.

Menurut Sudirsah, PON bukan sekadar ajang kompetisi olahraga karena pencapaian prestasi atlet membutuhkan pembinaan berkelanjutan, dukungan anggaran, fasilitas olahraga, layanan kesehatan, dan koordinasi antarlembaga.

Sebagian besar kebutuhan tersebut, imbuh dia, berkaitan langsung dengan peran pemerintah daerah. Keterlibatan kepala daerah dalam memimpin KONI NTB dinilai dapat memperkuat sinergi antara kebijakan pemerintahan dan pembangunan olahraga.

"Memisahkan pemerintahan dari pembangunan olahraga sama saja memisahkan sebab dari akibat. Karena itu, jika Gubernur Lalu Muhamad Iqbal memimpin KONI yang terjadi bukan penumpukan kekuasaan, melainkan penyatuan arah kebijakan," papar Sudirsah.

Ia menilai tantangan pembinaan olahraga NTB menjelang PON 2028 tidak hanya menyangkut persoalan anggaran, tetapi juga konsolidasi antarlembaga dan pemangku kepentingan.

Menurut dia, KONI membutuhkan sosok yang tidak hanya mampu menjalankan administrasi organisasi, tetapi juga menggerakkan seluruh perangkat daerah untuk mendukung persiapan Pekan Olahraga Nasional.

"KONI membutuhkan lebih dari sekadar administrator. Yang dibutuhkan adalah seorang konsolidator yang mampu membuat seluruh perangkat daerah bergerak dalam irama yang sama," ucap Sudirsah.

Lebih lanjut ia memandang posisi Iqbal sebagai gubernur memberikan legitimasi politik dan kewenangan administratif untuk memperkuat koordinasi dalam pembinaan olahraga daerah.

Apalagi NTB bersama Nusa Tenggara Timur (NTT) akan menjadi tuan rumah PON XXII 2028 dengan dukungan DKI Jakarta. Kondisi tersebut membutuhkan koordinasi yang kuat agar persiapan penyelenggaraan berjalan sesuai target.

Sudirsah menegaskan koordinasi diperlukan untuk mempersiapkan arena pertandingan, pembinaan atlet, dukungan anggaran, hingga penyelenggaraan PON agar berjalan sesuai arah yang telah ditetapkan.

Meski mendukung wacana Iqbal maju dalam pemilihan Ketua KONI NTB, ia menekankan kepemimpinan organisasi harus tetap dibarengi tata kelola yang profesional dan transparan.

"Yang semestinya diawasi bukan siapa yang menjadi Ketua KONI, melainkan bagaimana organisasi itu dikelola. Jika target NTB adalah menjadikan PON 2028 sebagai momentum lompatan prestasi, maka kepemimpinan yang mampu menyatukan visi, mempercepat pengambilan keputusan, dan mengonsolidasikan seluruh kekuatan daerah merupakan kebutuhan strategis," pungkas Sudirsah.

Baca juga: Dapat dukungan Marciano, Gubernur NTB berpeluang pimpin KONI NTB

Baca juga: KONI Dompu ajukan Rp3 miliar untuk bonus atlet Porprov NTB 2026

Baca juga: NTB menganggarkan Rp70 miliar untuk persiapan PON 2028



Pewarta :
Editor: Sugiharto Purnama
COPYRIGHT © ANTARA 2026