Gubernur NTB Iqbal meminta OPD terapkan manajemen risiko

Mataram (ANTARA) - Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhamad Iqbal meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di daerah itu untuk menerapkan manajemen risiko dalam setiap pengambilan kebijakan dan keputusan.

"Yang dibicarakan bukan sekadar bagaimana menghindari kesalahan. Lebih mendasar dari itu, bagaimana pemerintah mengambil keputusan ketika setiap keputusan selalu mengandung risiko," katanya dalam pertemuan manajemen risiko Pemprov NTB di Sembalun, Lombok Timur, melalui keterangan yang diterima di Mataram, Minggu.

Iqbal mengatakan setiap program dan kebijakan perlu dihitung risikonya sejak awal, baik dari aspek hukum, politik, sosial, lingkungan, maupun keuangan yang dapat memengaruhi keberhasilan program.

Menurut dia, keberanian mengambil keputusan tidak berarti mengabaikan risiko, melainkan mengenali kemungkinan yang dapat terjadi dan mempersiapkan langkah mitigasi.

"Pemimpin tetap harus berani mengambil keputusan, tetapi dengan risiko yang diperhitungkan dan disiapkan langkah mitigasinya," katanya.

Iqbal mengatakan Pemprov NTB telah memiliki pedoman pengelolaan risiko melalui regulasi daerah sehingga tantangan berikutnya adalah memastikan aturan tersebut benar-benar diterapkan dalam cara kerja birokrasi.

Pemprov NTB memiliki Peraturan Gubernur NTB Nomor 30 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai acuan perangkat daerah dalam menerapkan manajemen risiko.

"Program yang berhasil bukanlah program yang bebas risiko. Program yang berhasil adalah program yang risikonya dikenali, diprioritaskan dan dikelola sejak awal," ujar Iqbal.

Baca juga: PON 2028 jadi alasan Gubernur Iqbal didorong pimpin KONI NTB

Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri mengatakan kepala perangkat daerah tidak hanya bertanggung jawab terhadap capaian kinerja, tetapi juga perlu membangun lingkungan kerja yang membuat aparatur dapat menjalankan tugas tanpa ketakutan berlebihan, terutama dalam tata kelola keuangan.

Baca juga: NTB menerapkan sistem manajemen talenta untuk karier ASN

Menurut Indah, terlalu takut mengambil risiko dapat menghambat inovasi, sedangkan mengambil risiko tanpa perhitungan dapat menimbulkan persoalan yang sebenarnya dapat dicegah.

"Birokrasi tetap harus bergerak. Tetapi bergerak dengan perhitungan. Yang dibutuhkan adalah keberanian yang terukur," katanya.