Lombok Timur (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melaksanakan apel siaga dalam rangka memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) seiring memasuki puncak musim kemarau 2026.
"Apel siaga ini adalah wujud keseriusan dalam membangun kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau,” kata Sekretaris Daerah Provinsi NTB Abul Chair saat apel siaga karhutla di Desa Wisata Sembalun di Lombok Timur, Kamis.
Ia mengatakan puncak musim kemarau disertai kondisi cuaca panas dan kelembapan rendah meningkatkan potensi terjadinya karhutla, sehingga kesiapsiagaan seluruh unsur perlu diperkuat sebelum terjadi kebakaran.
“Kesiapsiagaan harus dibangun sebelum bencana terjadi, bukan ketika kebakaran sudah berlangsung," katanya.
Dia menjelaskan apel siaga ini bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi menjadi kesempatan memastikan seluruh unsur yang terlibat dalam pengendalian karhutla berada dalam kondisi siap operasional.
Kesiapan tersebut mencakup personel, sistem komando dan koordinasi, kendaraan operasional, pompa pemadam, alat komunikasi, perlengkapan pemadaman, hingga alat pelindung diri.
Ia mengatakan seluruh sarana dan personel harus mampu mendukung penanganan yang cepat, tepat, dan terpadu apabila terjadi kebakaran.
Ancaman karhutla di NTB, katanya, perlu mendapat perhatian serius. Berdasarkan data Kementerian Kehutanan periode Januari hingga 20 Juli 2026, luas kebakaran hutan dan lahan di NTB mencapai 8.895,43 hektare.
Angka tersebut meningkat dibandingkan periode sebelumnya yang tercatat 5.759,19 hektare. Kondisi itu menempatkan NTB pada peringkat keenam nasional dan masuk dalam 10 provinsi dengan tingkat kerawanan karhutla tertinggi di Indonesia.
“Data ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh lengah. Ancaman karhutla di NTB nyata dan memerlukan langkah-langkah antisipatif yang terencana serta melibatkan seluruh pihak,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan adanya potensi pengaruh kondisi iklim terhadap panjang dan intensitas musim kemarau. Berdasarkan prakiraan BMKG, tahun 2026 memasuki fase netral menuju El Nino sejak Juni, sementara puncak musim kemarau di NTB diperkirakan terjadi pada Agustus 2026.
Baca juga: BMKG mendeteksi kemunculan 139 sebaran titik panas di NTB
Kondisi tersebut, membutuhkan penguatan koordinasi antara pemerintah, TNI-Polri, masyarakat, akademisi, organisasi nonpemerintah, hingga dunia usaha.
“Keberhasilan pengendalian kebakaran hutan dan lahan tidak mungkin dicapai oleh satu institusi saja. Hanya melalui sinergi, kolaborasi, dan gotong royong seluruh unsur, kita dapat menekan risiko dan eskalasi karhutla di Nusa Tenggara Barat,” katanya.
Baca juga: Anggota DPR dukung Gubernur Iqbal maju Ketua KONI NTB
Ia juga mengapresiasi seluruh pihak yang selama ini terlibat dalam pencegahan dan penanganan karhutla, mulai dari kegiatan patroli, pencegahan, pemadaman, hingga penanganan pasca kebakaran.
"Saya berharap semangat yang dibangun melalui apel siaga dapat diteruskan menjadi aksi nyata di lapangan. Setiap personel harus menjadi bagian dari upaya pencegahan, sementara setiap institusi perlu memperkuat koordinasi dan masyarakat turut menjaga kawasan hutan di wilayah masing-masing," katanya.
Pewarta : Akhyar Rosidi
Editor:
I Komang Suparta
COPYRIGHT © ANTARA 2026
