Gubernur NTB mengusulkan pembentukan dua dinas baru

id Gubernur NTB,usulkan OPD baru,DPRD NTB

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) H. Zulkieflimansyah. (Foto: Nur Imansyah)

Mataram (ANTARA) - Gubernur Nusa Tenggara Barat  Zulkieflimansyah mengusulkan pembentukan dua organisasi perangkat daerah (OPD) baru di lingkungan pemerintah provinsi setempat dengan mengajukan rancangan peraturan daerah ke DPRD Provinsi NTB.

"Raperda perubahan Perda 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ini soal status perangkat daerah dari tipe B menjadi A," kata Zulkieflimansyah di Mataram, Senin.

Selain itu, lanjut dia,  juga mengakomodasi pembentukan OPD baru, yakni Dinas pendidikan dan Kebudayaan dipecah menjadi dua: Dinas Pendidikan dan Dinas Kebudayaan, kemudian Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan

Menurut Zulkieflimansyah, pemisahan OPD tersebut penting untuk dilakukan, baik Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan maupun Dinas Pendidikan dan Dinas Kebudayaan. Hal ini mengingat relatif banyak pusat kebudayaan NTB yang belum dikelola maksimal, seperti Taman Budaya dan Museum NTB.

"Padahal, jika dikelola dengan baik, akan menghasilkan pendapatan yang besar bagi daerah," kata Gubernur.

Meski mengusulkan dua OPD baru, kata Zulkieflimansyah, semua itu nantinya tergantung pada kesiapan APBD, termasuk kesiapan sumber daya manusia (SDM).

Menurut Doktor Zul (sapaan akrab Gubernur NTB),  untuk membangun dua OPD tersebut dibutuhkan anggaran yang tidak sedikit.

"Kalau dari sisi SDM, tidak terlalu masalah. Akan tetapi, memisahkan ini tentu ada implikasi keuangan dan anggaran besar sekali. Ini yang kami hitung," katanya.

Ia melanjutkan, "Kalau kami rasakan, terlampau berat, tentu dihitung kembali tidak serta-merta langsung pisah. Makanya, masih ada waktu membahas dilihat plus minusnya."

Jika dari segi kemampuan finansial memadai, menurut dia, mungkin tidak ada masalah. Sebaliknya, kalau terlampaui memberatkan, pihaknya akan memprioritaskan hal-hal yang penting dahulu.

Meski demikian, Gubernur NTB belum bisa memerinci anggaran yang harus disiapkan pemerintah provinsi setempat untuk membentuk dua OPD tersebut.

"Kalau berapa anggaran yang harus disiapkan, pastinya besar. Cuman kami masih hitung-hitung dahulu. Jadi, tidak bisa langsung sekarang," katanya. ***2***
Pewarta :
Editor: Riza Fahriza
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar