"Kita sepakat ini menjadi komitmen kita semua untuk menjaga, membenahi tata kelola pemerintahan, dan ini membantu kerja kepala daerah,"
Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, berkomitmen memperkuat pengawasan internal dan transparansi tata kelola pemerintahan guna menindaklanjuti berbagai masukan dari lembaga negara seperti KPK, BPK RI, LKPP, hingga Kemendagri guna mencegah praktik korupsi.
Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana, menegaskan bahwa arahan strategis dari sejumlah lembaga tersebut menjadi pijakan utama daerah untuk membenahi sistem birokrasi, khususnya pada sektor-sektor yang rawan pelanggaran.
"Kita sepakat ini menjadi komitmen kita semua untuk menjaga, membenahi tata kelola pemerintahan, dan ini membantu kerja kepala daerah," ujarnya di Mataram, Jumat.
Ia mengakui ada sejumlah cacatan yang menjadi penekanan KPK akan ditindaklanjuti Pemkot Mataram, sebagai langkah pencegahan dan pengendalian tata kelola pemerintahan yang bersih. Mulai pengadaan barang dan jasa menjadi titik krusial perbaikan untuk menutup celah penyimpangan anggaran.
Selanjutnya, memperbaiki pola kesalahan pelaksanaan yang kerap berulang agar tidak kembali menjadi temuan pemeriksaan dan mendorong seluruh jajaran birokrasi bekerja lebih hati-hati dan belajar dari evaluasi audit sebelumnya.
Mohan menjelaskan bahwa pengelolaan pemerintahan yang baik merupakan hasil kerja kolektif yang melibatkan pengawasan independen. Arahan teknis dari LKPP dan pedoman pencegahan dari KPK menjadi acuan penting bagi pimpinan daerah dalam menjalankan fungsi kontrol.
"Jadi, seluruh catatan dan rekomendasi yang ada dijadikan perhatian utama. Langkah korektif akan diambil secara menyeluruh untuk memastikan setiap program pembangunan di Kota Mataram berjalan akuntabel dan tepat sasaran," tegas Mohan menindaklanjuti Rakor Pemantauan dan Evaluasi Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Daerah bersama KPK di Graha Bhakti Praja, Kantor Gubernur NTB di Mataram, Kamis (3/9).
Ia berharap melalui penguatan fungsi pengawasan internal dan komitmen perbaikan berkelanjutan, Pemkot Mataram optimistis dapat meningkatkan kualitas tata kelola keuangan serta memperkecil potensi penyalahgunaan wewenang di lingkungan birokrasi.
"Saya kira apa yang disampaikan KPK polanya hampir sama semua. Di mana letak-letak kesalahan itu, sehingga apa yang menjadi catatan KPK menjadi perbaikan dan peningkatan kehati-hatian menjadi fokus untuk perbaikan ke depan," katanya.
Pewarta : Nur Imansyah
Editor:
Agus Setiawan
COPYRIGHT © ANTARA 2026
