Mataram (ANTARA) - Dewan Pimpinan Daerah Organisasi Angkutan Darat (DPD Organda) Nusa Tenggara Barat meminta Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) dan Pemerintah Provinsi NTB segera memberikan kepastian terkait tata kelola transportasi menjelang pelaksanaan MotoGP di Sirkuit Mandalika.

"Kepastian pengelolaan transportasi penting untuk memastikan kesiapan armada dan pelayanan penonton selama ajang balap motor internasional tersebut berlangsung," kata Ketua DPD Organda NTB, Junaidi Kasum, di Mataram, Selasa. 

Ia mengatakan ITDC perlu segera mengumumkan pihak yang bertanggung jawab mengelola layanan shuttle bus di dalam kawasan sirkuit. Keterlambatan pengumuman pengelola dapat menyulitkan pengusaha transportasi lokal dalam mempersiapkan armada.

Junaidi menyebutkan kebutuhan shuttle bus di dalam kawasan Sirkuit Mandalika mencapai sekitar 130 unit. Sementara itu, jumlah bus medium pariwisata yang tersedia di Pulau Lombok hanya sekitar 50 hingga 60 unit.

Kondisi tersebut membuat pengusaha transportasi lokal membutuhkan kepastian sejak jauh hari agar dapat mengatur armada yang akan digunakan selama MotoGP.

"Kebutuhan shuttle bus di dalam sirkuit itu sekitar 130 unit, sementara ketersediaan bus medium pariwisata di Lombok hanya sekitar 50 sampai 60 unit. Jangan sampai seperti tahun lalu, H-1 minggu baru diumumkan. Jika diberi kepastian lebih awal, pengusaha angkutan daerah bisa mengatur kesiapan armada," ujar pria yang akrab disapa JK itu.

JK menilai pengumuman pengelola yang dilakukan terlalu dekat dengan pelaksanaan MotoGP dapat menghambat persiapan perusahaan angkutan daerah. Untuk itu, pihaknya minta ITDC memberikan kepastian lebih awal sehingga pengusaha lokal dapat menyiapkan armada, pengemudi, dan kebutuhan operasional lainnya.

Selain transportasi di dalam sirkuit, Organda NTB juga menyoroti pengelolaan transportasi di luar kawasan Sirkuit Mandalika yang menjadi kewenangan Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi NTB.

Baca juga: ITDC menyiapkan camping ground bagi penonton MotoGP Indonesian 2026

JK meminta pemerintah daerah menerapkan pola bisnis yang adil bagi pengusaha angkutan lokal. Ia berharap pemerintah tidak hanya meminta pengusaha daerah menyediakan armada dengan biaya murah, sementara operator dari luar daerah mendapatkan skema bisnis yang lebih menguntungkan.

"Kami berharap tidak ada lagi budaya ‘minta tolong’ atau minta sumbangan armada dengan tarif semurah-murahnya ke pengusaha lokal, sementara ke pengusaha transportasi luar, dijalankan bisnis murni. Supaya adil. Jangan kendaraan luar dibayar tinggi, kendaraan lokal dimintai tolong saja," ucapnya.

Baca juga: MGPA fasilitasi promosi produk ekraf NTB di ajang MotoGP Indonesia

Menurut JK, keterlibatan kendaraan dari luar NTB tetap diperlukan untuk memenuhi kebutuhan transportasi selama MotoGP. Namun, pemerintah perlu memberikan kesempatan lebih besar kepada pengusaha lokal.

Saat ini, kata dia, kesiapan armada transportasi lokal di Nusa Tenggara Barat mencapai sekitar 60 hingga 70 persen.



Pewarta :
Editor: I Komang Suparta
COPYRIGHT © ANTARA 2026