Jakarta (ANTARA) - Dalam setiap bencana, pekerjaan komunikasi sering dianggap selesai ketika informasi resmi sudah disampaikan. Padahal, justru setelah informasi keluar, pekerjaan komunikasi baru dimulai.

Ketika gunung api meletus, misalnya, pemerintah harus menjelaskan perubahan kondisi, menyampaikan rekomendasi, dan memastikan warga mengetahui apa yang harus dilakukan. Pada saat yang sama, masyarakat mencari informasi dari banyak arah. Ada yang menunggu keterangan pemerintah, ada yang melihat media sosial, bertanya kepada keluarga, atau meneruskan informasi dari grup percakapan.

Di tengah situasi tersebut, persoalan bukan semata-mata seberapa cepat pemerintah mengeluarkan pernyataan. Yang lebih menentukan adalah apakah masyarakat dapat memahami situasi yang sedang berlangsung dan membedakan informasi yang harus dipercaya dari informasi yang belum jelas sumbernya.

Ini menjadi semakin penting karena bencana tidak pernah hanya menghasilkan persoalan di lapangan. Ia juga menghasilkan ketidakpastian. Orang ingin tahu apakah aman bepergian, apakah sekolah tetap berjalan, apakah penerbangan terganggu, apakah wilayah mereka berpotensi terdampak, atau apakah informasi yang mereka terima benar. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat muncul di tempat yang jauh dari lokasi kejadian.

Dengan demikian, komunikasi bencana tidak cukup dipahami sebagai penyampaian peringatan. Ia juga merupakan cara negara membantu masyarakat menghadapi ketidakpastian.

Perencanaan sebelum bencana

Kesalahan yang sering terjadi adalah menganggap komunikasi sebagai bagian dari respons, bukan bagian dari kesiapsiagaan. Akibatnya, pemerintah baru menyusun pesan ketika situasi sudah berkembang dan perhatian masyarakat mulai meningkat. Padahal, masyarakat tidak mungkin belajar memahami risiko hanya ketika keadaan sudah darurat.

Dalam kondisi normal, pemerintah sebenarnya memiliki kesempatan untuk menjelaskan hal-hal yang sering membingungkan masyarakat. Apa arti setiap tingkat aktivitas gunung api? Dari mana masyarakat memperoleh informasi resmi? Kapan seseorang harus mengungsi? Apa yang harus dilakukan ketika terjadi hujan abu? Informasi mana yang perlu segera diteruskan dan mana yang sebaiknya diperiksa terlebih dahulu? Pengetahuan semacam itu tidak membutuhkan situasi krisis untuk disampaikan.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melalui pedoman Emergency Risk Communication menempatkan perencanaan komunikasi sebagai bagian dari kesiapsiagaan menghadapi keadaan darurat. Pendekatannya menempatkan komunikasi sebagai proses yang membutuhkan persiapan, koordinasi, pemilihan pesan dan saluran, hingga evaluasi (WHO, 2017). Artinya, pemerintah tidak semestinya hanya menyiapkan perangkat untuk menghadapi bencana secara fisik. Kesiapan menyampaikan informasi juga perlu dipikirkan sebelum keadaan menjadi genting, sebab ketika krisis terjadi, waktu untuk menjelaskan hal-hal mendasar menjadi sangat terbatas.

Menyaring arus informasi tanpa kehilangan arah

Persoalan komunikasi bencana menjadi lebih rumit karena masyarakat sekarang tidak hanya menjadi penerima informasi. Mereka juga menjadi penyebar informasi. Satu foto dapat berpindah dari satu grup percakapan ke grup lainnya. Video yang direkam beberapa waktu sebelumnya dapat muncul kembali ketika terjadi peristiwa baru. Judul berita dapat dipotong dari konteksnya. Pernyataan seseorang dapat diteruskan seolah-olah merupakan keterangan resmi.

Tidak semua informasi tersebut keliru, tetapi tidak semuanya pula dapat dijadikan dasar untuk mengambil keputusan. Pemerintah perlu memiliki cara untuk mengikuti pertanyaan dan kekhawatiran yang berkembang di masyarakat. Pemantauan percakapan publik bukan berarti mengendalikan apa yang boleh dibicarakan masyarakat. Fungsinya justru untuk mengetahui bagian mana yang belum dipahami, informasi keliru apa yang mulai menyebar, dan persoalan apa yang membutuhkan penjelasan.

Pendekatan ini membuat komunikasi menjadi lebih responsif. Misalnya, jika masyarakat ramai mempertanyakan apakah penerbangan di suatu wilayah terganggu, informasi mengenai penerbangan perlu segera tersedia dari sumber yang memiliki kewenangan. Jika yang berkembang adalah kekhawatiran mengenai kualitas udara, informasi kesehatan perlu disiapkan oleh otoritas terkait.

Sebagaimana dicatat oleh Covello (2022) dalam kajian mitigasi krisis, efektivitas respons publik sangat bergantung pada kemampuan otoritas mengidentifikasi kesenjangan informasi sejak jam-jam pertama kejadian.

Menata koordinasi lintas lembaga

Ada persoalan lain yang tidak kalah penting, yaitu koordinasi. Dalam satu kejadian, masyarakat dapat menerima informasi dari PVMBG mengenai kondisi gunung, pemerintah daerah mengenai penanganan warga, BNPB mengenai perkembangan bencana, kementerian terkait mengenai dampak sektoral, serta berbagai lembaga lain sesuai bidangnya.

Pembagian kewenangan tersebut memang diperlukan. Yang menjadi masalah adalah ketika pembagian sumber informasi membuat masyarakat harus menyusun sendiri gambaran mengenai situasi yang sedang terjadi.

Pemerintah perlu memastikan informasi antarlembaga tidak berjalan sendiri-sendiri. Ketika dampak sebuah bencana meluas, tingkat komunikasinya juga perlu berubah.

Baca juga: Membangun sistem komunikasi kebencanaan efektif

Tidak semua erupsi membutuhkan komunikasi nasional, tetapi ketika penerbangan terganggu, mobilitas antardaerah terdampak, atau persoalan kesehatan dan ekonomi mulai meluas, kebutuhan informasi tidak lagi dapat dipandang sebagai urusan satu wilayah. Di titik itulah sistem komunikasi harus mampu bergerak mengikuti perkembangan risiko.

Teknologi sebenarnya dapat digunakan untuk membuat proses tersebut lebih sederhana. Pemerintah dapat memiliki sumber data bersama yang menjadi rujukan antarlembaga, kemudian mengolahnya menjadi informasi sesuai kebutuhan masyarakat.

Data teknis tidak harus disampaikan dalam bentuk yang sama kepada semua orang. Yang penting, sumbernya konsisten dan pesan yang keluar tidak saling bertentangan.

Hal lain yang perlu dibangun adalah kebiasaan melakukan simulasi komunikasi. Krisis tidak memberi banyak waktu untuk memperbaiki sistem yang belum pernah diuji.

Kepastian di tengah ketidakpastian

Bencana memang dapat terjadi di satu daerah, tetapi dampaknya bisa merambat ke berbagai sektor dan wilayah. Warga di kawasan bahaya tetap menjadi prioritas utama. Namun, masyarakat di luar kawasan itu bukan berarti tidak memiliki kepentingan informasi.

Baca juga: BNPB minta jaringan komunikasi dibenahi pasca longsor Natuna

Di tengah derasnya arus informasi, tantangan negara bukan sekadar membuat masyarakat mendengar, melainkan memastikan ketika masyarakat mendengar, mereka memperoleh informasi yang benar, relevan, dan dapat digunakan untuk menyelamatkan diri maupun mengambil keputusan ekonomi yang rasional.

Di situlah komunikasi bencana seharusnya bekerja: melampaui batas radius geografis dan menghadirkan ketenangan melalui kejelasan.

 

*) M.T. Hidayat, mahasiswa Program Doktoral Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

 

 

Editor: I Komang Suparta
COPYRIGHT © ANTARA 2026