Pakar UMY mendukung pemanfaatan PFB perkuat kesiapsiagaan bencana

Yogyakarta (ANTARA) - Pakar Tata Kelola Bencana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Rahmawati Husein mendukung pengoptimalan pemanfaatan Dana Bersama Penanggulangan Bencana (Pooling Fund Bencana/PFB) untuk memperkuat program kesiapsiagaan dan mitigasi risiko bencana di Indonesia.

Rahmawati menyampaikan skema pembiayaan kebencanaan nasional sangat luas dan tidak hanya bergantung pada pagu anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

"Anggaran penanggulangan bencana sebenarnya tidak hanya berasal dari BNPB. Ada juga dana dari kementerian/lembaga, APBD, pooling fund, serta dana siap pakai," kata Rahmawati di Yogyakarta, Selasa.

Berdasarkan data pagu anggaran, alokasi BNPB tercatat sebesar Rp4,91 triliun pada 2024, kemudian disesuaikan menjadi Rp2,01 triliun pada 2025, dan menjadi sekitar Rp491 miliar pada 2026.

Meskipun terjadi penyesuaian alokasi anggaran BNPB, pembiayaan kebencanaan nasional mendapat dukungan pendanaan PFB yang dikelola Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dengan akumulasi mencapai Rp7,3 triliun hingga semester I 2025.

Menurut Rahmawati pemanfaatan PFB sesuai Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2021 menjadi instrumen penting untuk melengkapi kebutuhan alokasi kegiatan mitigasi di tingkat daerah.

Upaya pencegahan dan penguatan kapasitas masyarakat, lanjutnya, perlu berjalan beriringan dengan penanganan pascabencana, sehingga akses pendanaan PFB harus dipermudah agar daerah lebih siap menghadapi risiko.

Ia menambahkan penguatan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan masyarakat menjadi kunci utama dalam menjaga keberlanjutan mitigasi bencana di Tanah Air.

"Penanggulangan bencana tidak bisa dilakukan pemerintah sendirian," tutup Rahmawati.