Mataram (ANTARA) - Kejaksaan Negeri Sumbawa, Nusa Tenggara Barat membidik proyek Jembatan Sebeok karena diduga telah terjadi penyimpangan dalam proses pengerjaannya pada tahun 2018.
Kepala Kejari Sumbawa Iwan Setiawan kepada wartawan, di Mataram, Rabu, mengatakan pihaknya sudah mengambil ancang-ancang apabila nantinya ada temuan lapangan. "Kalau ada indikasi atau temuan, kami siap usut," kata Iwan.
Jembatan penghubung Desa Teladan dan Desa Kelawis di Kecamatan Orong Telu, Kabupaten Sumbawa, ini sebelumnya telah mendapat pendampingan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) kejaksaan setempat.
Namun pendampingannya kurang berjalan dengan baik, karena pihak rekanan dan PPK proyek dinilai tidak menunjukkan iktikat baik ketika TP4D memberikan rekomendasinya. Hal tersebut yang kemudian menjadi alasan TP4D mencabut pendampingannya.
"Jadi ada beberapa rekomendasi yang tidak dilaksanakan PPK dan rekanan," ujarnya pula.
Terlebih lagi pengerjaan proyek yang molor dari kontrak. Dalam syarat pengerjaannya, proyek jembatan seharusnya tuntas di bulan Oktober 2018, namun molor hingga awal tahun 2019.
Lebih lanjut, Iwan menegaskan bahwa proyek PUPR Sumbawa ini masih dalam proses pemeliharaan. Selesai proses tersebut, aparat pengawas intern pemerintah (APIP) akan melakukan audit. Laporan hasil pemeriksaan tersebut menjadi salah satu dasar jaksa untuk turun tangan.
"Untuk data-datanya sudah kami punya. Tapi proyek ini kan masih masa pemeliharaan. Ada mekanisme yang harus dilewati dulu, di sini tentunya harus melalui APIP dulu," katanya lagi.
Jembatan Sebeok dikerjakan dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2018. Proyek fisik yang dilepas dengan harga perkiraan sendiri (HPS) Rp4,15 miliar ini ditenderkan pada April 2018. Setelah melalui skema tender, muncul nama CV Akbar Sinar aabadi sebagai pemenang tender dengan nilai tawaran Rp3,57 miliar.
Berita Terkait
Puluhan Warga Mataram Lakukan Aksi Gunduli Kepala
Jumat, 21 Agustus 2015 15:53
Haji- 60 Persen Calon Haji Mataram Risiko Tinggi
Rabu, 19 Agustus 2015 21:37
Bupati Sumbawa Barat Evaluasi Jelang Akhir Jabatan
Selasa, 11 Agustus 2015 7:40
Legislator Kecewa Anggaran Sosial Minim Dialokasikan Pemprov NTB
Rabu, 5 Agustus 2015 23:18
Anggaran pengamanan pilkada sumbawa barat rp1,5 miliar
Jumat, 31 Juli 2015 15:01
Paket "K2" Pertama Mendaftar Ke KPU KSB
Senin, 27 Juli 2015 11:14
Paket "f1" didukung partai terbanyak dalam pilkada
Minggu, 5 Juli 2015 14:21
Ikan tuna NTB mengandung merkuri kadar rendah
Rabu, 10 Juni 2015 6:56