Pemkot Mataram klaim realisasi penyaluran beras bantuan pangan tembus 90 persen

Beras bantuan pangan mulai disalurkan pada 11 Agustus 2026, dan ditargetkan rampung akhir Agustus 2026.

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, menyebutkan penyaluran beras bantuan pangan pemerintah di Mataram hingga saat ini telah mencapai sekitar 90 persen dari total target penerima manfaat 44.202 kepala keluarga (KK).

Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kota Mataram Sudirman di Mataram, Kamis, mengatakan serapan bantuan tersebut diakuinya mengalami sedikit keterlambatan dari jadwal yang ditentukan, namun proses pendistribusian terus berjalan di sejumlah kelurahan.

"Beras bantuan pangan mulai disalurkan pada 11 Agustus 2026, dan ditargetkan rampung akhir Agustus 2026. Tapi karena ada kendala, saat ini serapannya belum mencapai 100 persen," katanya.

Menurut dia, secara umum tidak ada kendala teknis yang berarti dalam proses penyaluran. Namun, persoalan utama yang dihadapi petugas di lapangan adalah adanya perubahan data penerima bantuan yang bersumber dari data desil atau pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE).

Penyaluran beras tetap sesuai dengan data penerima yang ada saat ini. Masalahnya, ada warga yang pada periode sebelumnya terdaftar pada desil 1–4, tetapi pada data terbaru namanya tidak ada atau berpindah desil.

Hal itu yang menjadi bahan pertimbangan petugas di lapangan dan menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat.

"Karena sesuai regulasi yang boleh menerima bantuan beras pangan hanya masyarakat desil 1 sampai 4," katanya.

Karena itu, dalam penyaluran beras bantuan pangan untuk kuota tiga bulan yakni Juli, Agustus, dan September, jumlah penerima manfaat di Kota Mataram berkurang dari 46.982 KK menjadi 44.402 KK atau berkurang 2.781 KK.

Dengan kuota beras bantuan yang diterima masing-masing KK sebanyak 30 kilogram untuk jatah tiga bulan, sehingga beras bantuan pangan yang didistribusikan ke Kota Mataram sebanyak 1.326,06 ton.

Sudirman menambahkan, ketidaksesuaian data tersebut merupakan isu nasional terkait pemutakhiran data desil.

"Untuk mengantisipasi potensi konflik di tingkat warga, pihak kelurahan dan lingkungan mengedepankan musyawarah lingkungan dan kelurahan guna memberikan pemahaman kepada masyarakat," katanya.

Selain kendala data, lanjutnya, faktor kesibukan warga seperti adanya kegiatan keagamaan atau perayaan Maulid Nabi juga menjadi alasan sisa 10 persen bantuan belum tersalurkan sepenuhnya.

Petugas di lapangan bahkan ada yang menerapkan sistem "jemput bola" untuk memastikan beras bantuan tetap diterima oleh warga yang berhak sesuai daftar data resmi.

"Prinsipnya, penyaluran bantuan beras pangan terus dipacu agar sisa bantuan pangan tersebut dapat tuntas 100 persen dalam waktu dekat dan dapat memberikan manfaat bagi penerima," pungkas dia.

Baca juga: Pemkot Mataram alokasikan pengadaan 23 ton beras cadangan bencana

Baca juga: DKP Mataram menyiapkan 3 ton beras cadangan bencana

Baca juga: NTB pakai cadangan pangan membantu korban terdampak gempa di NTT