Kuota BSPS Kabupaten Dompu tahap kedua dipangkas untuk korban gempa Flores

Dompu (ANTARA) - Kuota Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, pada 2026 dipangkas 50 unit untuk dialihkan bagi perbaikan rumah warga terdampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Dompu Rahmat Hidayat di Dompu, Jumat, mengatakan pengurangan kuota tersebut merupakan hasil rapat pada akhir Agustus 2026 di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I.

"Alokasi 50 unit itu kini dialihkan ke Flores, NTT untuk perbaikan rumah korban bencana gempa bumi," kata Rahmat.

Ia menjelaskan program BSPS reguler Kabupaten Dompu dialokasikan dalam dua tahap. Tahap pertama sebanyak 226 unit, sedangkan tahap kedua semula 500 unit dan setelah pengurangan menjadi 450 unit.

Dengan demikian, total alokasi BSPS reguler Kabupaten Dompu pada 2026 mencapai 676 unit.

"Untuk tahap pertama, tenaga fasilitator lapangan sudah menyelesaikan verifikasi calon penerima dan bahannya sudah diunggah ke balai wilayah. Dana perbaikan rumah tahap satu akan dicairkan 26-28 September ini," ujarnya.

Secara keseluruhan, Kabupaten Dompu mendapat alokasi 1.050 unit BSPS melalui beberapa skema pada 2026.

Baca juga: Wagub NTB menekankan data penerima 10 ribu program BSPS valid

Dari jumlah tersebut, sebanyak 676 unit merupakan program reguler, 214 unit melalui pokok-pokok pikiran anggota DPR RI, dan 160 unit untuk program penanganan rumah kumuh.

Bantuan yang diterima masyarakat berkisar Rp20 juta hingga Rp25 juta per unit. Dana tersebut digunakan untuk pembelian bahan bangunan dan pembayaran upah tukang dalam memperbaiki rumah yang membutuhkan rehabilitasi.

Untuk BSPS reguler tahap kedua, saat ini memasuki proses perekrutan tenaga fasilitator lapangan. Calon penerima selanjutnya akan diverifikasi berdasarkan kondisi dan tingkat kerusakan rumah.

Baca juga: PKP catat realisasi BSPS per 1 Juli mencapai 88.635 penerima bantuan

"Verifikasi calon penerima meliputi NIK, kartu keluarga, foto rumah dari sejumlah sisi serta titik koordinat lokasi rumah," katanya.

Data koordinat tersebut menjadi salah satu bahan verifikasi pemerintah pusat dengan memanfaatkan citra satelit untuk memastikan lokasi dan kondisi rumah calon penerima bantuan.

Selain program reguler, sebanyak 214 unit BSPS merupakan pokok-pokok pikiran anggota DPR RI H. Mori Hanafi. Bantuan tersebut terbagi dalam dua alokasi, masing-masing 117 unit dan 97 unit, yang saat ini tengah berproses di lapangan.

Sementara itu, sebanyak 160 unit lainnya merupakan lanjutan program penanganan rumah kumuh di Desa Soro, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu.

Rahmat mengatakan program penanganan rumah kumuh tersebut merupakan bagian dari program nasional yang menyasar 54 daerah di Indonesia.

Setelah melalui proses verifikasi, sebanyak 52 daerah dinyatakan lolos dan diundang mengikuti pertemuan di Jakarta pada Senin (14/9), termasuk Kabupaten Dompu.