Mataram (ANTARA) - Bea Cukai Mataram menyerahkan dua orang tersangka beserta barang bukti kasus peredaran 119.380 batang rokok ilegal kepada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Mataram Ade Kurniawan menegaskan penyerahan tersangka dan barang bukti tersebut menjadi bukti komitmen Bea Cukai dalam mengawal proses hukum sampai tuntas.
"Penyerahan merupakan kelanjutan dari serangkaian penyelesaian perkara pidana cukai," ujar Ade dalam keterangannya di Mataram, Kamis.
Ade menuturkan pelimpahan tersangka dan barang bukti atau Tahap II dilakukan di Kantor Kejaksaan Negeri Mataram pada 16 September 2026.
Langkah pelimpahan kasus tersebut merupakan tindak lanjut penindakan yang dilakukan tim Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Mataram.
"Ini menunjukkan keseriusan kami dalam mengikis peredaran rokok ilegal, khususnya di wilayah Pulau Lombok," kata Ade.
Ia mengatakan pengungkapan kasus rokok ilegal bermula dari petugas yang berhasil mengamankan sebuah mobil minibus warna putih bernomor polisi B 2474 TIZ di sekitar Jalan Arya Banjar Getas, Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, pada Sabtu (18/7) malam.
Baca juga: Kejati NTB lanjutkan koordinasi BPK hitung kerugian korupsi dana Carsten
Mobil itu dikendarai dua tersangka berinisial AW dan SR. Setelah dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan 5.969 bungkus atau 119.380 batang rokok ilegal jenis sigaret kretek mesin (SKM) yang tidak dilekati pita cukai.
Barang bukti tersebut terdiri atas 1.400 bungkus rokok merek VENOM dan 4.569 bungkus rokok merek ARA.
Baca juga: Kejati: KPK soroti vonis bebas tiga anggota DPRD NTB
Bea Cukai memperkirakan nilai barang hasil penindakan mencapai Rp177,27 juta, sedangkan potensi kerugian negara dari sektor cukai mencapai Rp115,51 juta.
Kedua tersangka terjerat Pasal 54 dan/atau Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Mereka terancam sanksi pidana terkait pengangkutan dan penyediaan barang kena cukai yang tidak memenuhi ketentuan hukum.
Pewarta : Sugiharto Purnama
Editor:
I Komang Suparta
COPYRIGHT © ANTARA 2026