Bima (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Pemerintah Kabupaten Bima mendalami skema jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan melalui studi tiru program perlindungan pekerja yang diterapkan Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri mengatakan studi tiru tersebut penting untuk memperkuat perlindungan pekerja rentan sekaligus melihat pola pembiayaan dan perluasan kepesertaan jaminan sosial yang dapat diterapkan di daerah.
"Kami ingin melihat secara langsung bagaimana pemerintah daerah memberikan perlindungan jaminan sosial kepada pekerja rentan, termasuk dari sisi penganggaran, pelaksanaan, dan perluasan kepesertaan," katanya dalam pernyataan tertulis yang diterima di Mataram, Kamis.
Menurut dia, salah satu hal yang dipelajari adalah program Makassar Berjasa (Makassar Berbagi Jaminan Sosial) yang memanfaatkan APBD untuk memberikan perlindungan jaminan sosial kepada lebih dari 81 ribu pekerja rentan dan menargetkan sekitar 103 ribu pekerja pada 2026.
Indah mengatakan pengalaman tersebut dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah di NTB dalam menyusun kebijakan perlindungan pekerja sesuai karakteristik dan kemampuan fiskal masing-masing daerah.
"Yang paling penting bukan sekadar meniru programnya, tetapi bagaimana kita bisa mengadaptasi pola yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan daerah masing-masing," ujarnya.
Selain perlindungan terhadap risiko kerja, rombongan juga mendalami manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) yang dinilai dapat memperluas perspektif perlindungan pekerja dari sekadar menghadapi risiko jangka pendek menuju penguatan ketahanan ekonomi dalam jangka panjang.
Studi tiru tersebut diikuti sejumlah pemerintah daerah di NTB, termasuk Pemkab Bima. Bupati Bima diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Bima Agus Salim.
Baca juga: Pemkab Bima memperluas akses ARV pada 167 pasien HIV usia produktif
Agus mengatakan, Pemkab Bima mempelajari skema kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan, mulai dari perencanaan, penganggaran melalui APBD, hingga implementasi di lapangan.
"Yang kami pelajari bagaimana skema kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan direncanakan, dianggarkan, dan dilaksanakan agar tepat sasaran serta memberikan manfaat bagi masyarakat," katanya.
Ia mengatakan hasil studi tersebut akan menjadi bahan Pemkab Bima untuk memetakan skema perlindungan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan daerah, terutama bagi pekerja sektor informal yang belum memperoleh perlindungan jaminan sosial secara memadai.
Baca juga: Pemkab Bima menargetkan pendapatan Rp2,066 triliun dalam KUA-PPAS 2027
Rombongan Pemprov NTB mempelajari mekanisme perluasan kepesertaan melalui agen PERISAI (Penggerak Jaminan Sosial Indonesia) yang berbasis di lingkungan masyarakat hingga tingkat RT dan RW.
Wagub NTB mendorong bupati dan wali kota, sekretaris daerah, Bappeda, serta perangkat daerah terkait menindaklanjuti hasil studi tiru dengan menyusun pemetaan kebutuhan pekerja rentan dan kemampuan pembiayaan daerah.
Pewarta : Ady Ardiansah
Editor:
I Komang Suparta
COPYRIGHT © ANTARA 2026