"Agar para pegawai lebih bijak dalam menggunakan sistem absensi. Saat ini dari pihak BKD sudah menerapkan fitur tolak absen secara otomatis untuk mencegah segala bentuk manipulasi kehadiran,"

Bima (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, menerapkan fitur penolakan otomatis pada sistem presensi untuk mencegah manipulasi kehadiran sekaligus memperketat disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Diklat Kabupaten Bima, Laily Ramadhani mengatakan fitur tersebut diterapkan sebagai langkah preventif untuk mencegah berbagai bentuk manipulasi presensi pegawai.

"Agar para pegawai lebih bijak dalam menggunakan sistem absensi. Saat ini dari pihak BKD sudah menerapkan fitur tolak absen secara otomatis untuk mencegah segala bentuk manipulasi kehadiran," kata Laily saat mendampingi inspeksi mendadak (sidak) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bima di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), Selasa.

Laily mengingatkan ASN agar tidak menggunakan aplikasi pemalsu lokasi atau fake GPS untuk memanipulasi presensi selama jam kerja berlangsung.

Menurut dia, penerapan fitur penolakan otomatis tersebut merupakan upaya BKD memperketat pengawasan kehadiran pegawai sekaligus memastikan pencatatan presensi sesuai dengan ketentuan jam kerja yang berlaku.

"Pemberlakuan fitur penolakan otomatis ini diharapkan dapat menutup celah kecurangan serta memastikan kehadiran fisik pegawai benar-benar valid sesuai dengan ketentuan jam kerja yang berlaku," tegasnya.

Penerapan sistem tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Bima meningkatkan kedisiplinan ASN dan mendorong optimalisasi kinerja aparatur menjelang triwulan terakhir pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah tahun berjalan.

Sementara itu, Sekda Kabupaten Bima Adel Linggi Ardi menegaskan ASN harus memenuhi kewajiban dalam menjalankan tugas sebelum menuntut hak sebagai aparatur negara.

"ASN tidak bisa menuntut haknya kalau kewajibannya tidak dipenuhi. Kewajiban utama kita adalah mendedikasikan diri untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi etika kerja yang profesional sesuai tupoksi masing-masing," tegasnya.

Adel mengatakan sidak tersebut dilakukan untuk mendorong akselerasi dan optimalisasi kinerja ASN dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, terutama menjelang akhir tahun anggaran.

Ia meminta seluruh aparatur menjalankan tugas sesuai tanggung jawab dan fungsi masing-masing serta menjaga profesionalitas dan etika kerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Selain disiplin kehadiran, Adel menekankan pentingnya tertib administrasi dalam pelaksanaan pekerjaan pemerintahan. Seluruh dokumen harus dikerjakan secara cermat dan mengikuti tata naskah dinas yang berlaku.

"Tertib administrasi harus menjadi perhatian karena setiap pekerjaan pemerintahan membutuhkan dokumen yang benar dan sesuai ketentuan," ujarnya.

Adel juga mengingatkan aparatur agar menerapkan nilai dasar ASN BerAKHLAK dalam menjalankan tugas, dengan menempatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai orientasi utama pelaksanaan pekerjaan.

Dalam sidak tersebut, Sekda Adel Linggi Ardi didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Agus Salim, Sekretaris BKD dan Diklat Laily Ramadhani, Kabag Organisasi Raani Wahyuni, serta Kabag Administrasi Pembangunan Bohri Rahman.



Pewarta :
Editor: Agus Setiawan
COPYRIGHT © ANTARA 2026