Dompu (ANTARA) - Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, Tahun Anggaran 2026, dengan total belanja sekitar Rp1,29 triliun telah mendapat persetujuan dari DPRD setempat, namun masih menunggu evaluasi dari Gubernur NTB sebelum disahkan.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Dompu Muhammad Syahroni di Dompu, Rabu (30/9), mengatakan setelah persetujuan bersama, pemerintah daerah wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBDP beserta Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD kepada gubernur untuk dievaluasi.
"Setelah persetujuan bersama, pemerintah daerah memiliki waktu paling lambat tiga hari kerja untuk menyampaikan rancangan tersebut kepada gubernur untuk dievaluasi," katanya.
Dalam Perubahan APBD 2026, target pendapatan daerah ditetapkan sekitar Rp1,22 triliun, sedangkan belanja daerah mencapai Rp1,29 triliun. Penerimaan pembiayaan tercatat sekitar Rp72,04 miliar.
Syahroni menjelaskan evaluasi oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dilaksanakan paling lambat 15 hari kerja sejak dokumen Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD diterima.
Baca juga: Pinjaman Rp40 miliar Dompu ke PT SMI belum masuk APBD 2026
Tahapan evaluasi tersebut menjadi bagian dari mekanisme pengelolaan keuangan daerah sebelum APBDP 2026 disahkan dan dilaksanakan.
Apabila dalam hasil evaluasi terdapat penyempurnaan, pemerintah daerah bersama DPRD wajib menindaklanjutinya sesuai ketentuan yang berlaku.
"Penyempurnaan berdasarkan hasil evaluasi dilaksanakan paling lambat tujuh hari kerja sejak hasil evaluasi diterima," ujarnya.
Dengan tahapan tersebut, kata dia, proses Perubahan APBD Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2026 masih berjalan dan belum memasuki tahap akhir penetapan.
Baca juga: DPRD Dompu sahkan APBD Perubahan 2026 dengan belanja Rp1,29 triliun
Pemerintah Kabupaten Dompu, lanjutnya, berkomitmen memastikan seluruh tahapan tersebut dilaksanakan sesuai jadwal dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hal itu dilakukan untuk menjaga pengelolaan keuangan daerah tetap akuntabel sekaligus memastikan Perubahan APBD 2026 dapat ditetapkan dan dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku.
"Seluruh tahapan akan kami jalankan sesuai ketentuan dan jadwal yang telah ditetapkan," katanya.
Setelah proses evaluasi dan penyempurnaan apabila diperlukan selesai, pemerintah daerah bersama DPRD akan menindaklanjuti hasil evaluasi sesuai ketentuan sebagai bagian dari proses penetapan APBDP Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2026.
Pewarta : Ady Ardiansah
Editor:
I Komang Suparta
COPYRIGHT © ANTARA 2026