PUPR Kota Mataram mengoptimalkan normalisasi sungai untuk hadapi musim hujan

Mataram (ANTARA) - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat mengoptimalkan normalisasi sungai untuk mengantisipasi banjir saat musim hujan akibat penumpukan sampah dan penebalan sedimen di sejumlah aliran sungai.

Kepala Dinas PUPR Kota Mataram Lale Widiahning di Mataram, Jumat, mengatakan penanganan normalisasi difokuskan pada sejumlah tempat rawan, salah satunya aliran Sungai Unus, khususnya di wilayah sebelah timur Loang Baloq hingga Batu Ringgit.

"Pengerukan sedimen dan pembersihan aliran sungai terus kami upayakan untuk mengoptimalkan daya tampung air saat puncak hujan," katanya.

Dia mengatakan potensi sampah dan sedimen selama ini menjadi perhatian utama saat menghadapi musim hujan.

Untuk Sungai Unus, Dinas PUPR berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) agar dapat menggeser alat berat ke tempat-tempat yang membutuhkan pengerukan.

Dia menjelaskan kondisi endapan sedimen sebenarnya tidak terlalu parah di beberapa tempat, namun penumpukan sampah masyarakat masih menjadi persoalan utama penyumbatan aliran air.

Selain Sungai Unus, pengerjaan pembersihan dan pengerukan juga sedang berlangsung di tempat lain, seperti Kali Ancar dan Kali Ning.

Baca juga: PUPR Mataram normalisasi sungai untuk antisipasi banjir saat musim hujan

"Pada puncak kemarau ini, semua sungai tentu berpotensi mengalami pendangkalan. Hambatan utama kami di lapangan biasanya adalah akses penurunan alat berat karena permukiman yang padat di sepanjang bantaran sungai," katanya.

Terkait dengan anggaran normalisasi, Dinas PUPR memastikan pemeliharaan rutin tetap berjalan dengan mengoptimalkan sekitar 300 petugas harian lepas serta kesiapan armada dan operasional di lapangan.

Untuk pekerjaan fisik berskala besar di beberapa sungai utama, dikerjakan dengan kolaborasi bersama BWS melalui alokasi anggaran pusat.

Baca juga: Pemkot membuka penawaran tahap dua kantor Wali Kota Mataram Rp180 miliar

Terkait dengan usulan penanganan tempat rawan lain, seperti pembangunan beronjong di area permukiman warga Mataram Timur, pihak Dinas PUPR masih melihat perkembangan dan menyelaraskan pemetaan pengerjaan agar tidak terjadi tumpang tindih anggaran dengan program BWS.

Kalau tidak terakomodasi dengan anggaran BWS, pihak PUPR bersiap mengalokasikan anggaran daerah pada APBD Perubahan 2026 atau awal 2027.

"Siap tidak siap, kita harus siap menghadapi musim hujan demi keamanan warga," katanya.