Mataram (ANTARA) - Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon mengatakan pihaknya menyerahkan kepada rakyat kalau dugaan kecurangan Pemilu tidak segera diperbaiki.
"Jadi ada pemikiran terserah kita kembalikan kepada rakyat kalau kecurangan itu tidak segera diperbaiki. Masih ada waktu memperbaiki," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.
Dia mengatakan, sikap Prabowo sudah tegas yaitu menolak Pemilu Presiden (Pilpres) yang curang dan pihaknya memiliki komitmen bahwa kecurangan merupakan pengkhianatan terhadap demokrasi.
Fadli meyakini apa yang akan dilakukan rakyat merespon dugaan kecurangan Pemilu, pasti menempuh jalur konstitusional.
Fadli menilai langkah inkonstitusional kalau menjatuhkan pemerintahan yang sah dan makar tidak sama dengan "people power".
Menurut dia, tindakan makar merupakan menjatuhkan pemerintahan yang sah dengan penggunaan kekerasan bersenjata sehingga kalau mengkritik, itu bukan makar.
"Mereka yang kritis terhadap pemerintah bukan makar karena itu penahanan dan penersangkaan bagi mereka yang kritis sudah keterlaluan dan belum pernah orang begitu mudah dikenakan pasal makar," katanya.
Selain itu dia mengatakan, pihaknya kemungkinan tidak akan membawa dugaan kecurangan Pemilu itu ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena berdasarkan pengalaman di Pemilu 2014.
Dia mengatakan di Pemilu 2014 pihaknya sudah menyiapkan dan menyampaikan bukti-bukti dugaan kecurangan Pemilu, namun MK tidak mendalaminya sehingga dianggapnya mubazir.
Berita Terkait
UNRWA apresiasi komitmen DPR mendukung misi kemanusiaan di Palestina
Rabu, 27 Maret 2024 21:07
Konferensi ke-19 PUIC tahun 2025, DPR RI akan jadi tuan rumah
Selasa, 5 Maret 2024 15:38
Baru kali ini akademisi kritik pemilu sejak 25 tahun, kata Fadli Zon
Senin, 12 Februari 2024 14:30
Fadli Zon optimis NTB masih jadi pendulang suara pemenangan Prabowo
Kamis, 24 Agustus 2023 21:51
Fadli Zon bicara soal Gibran menjadi Cawapres Prabowo
Kamis, 24 Agustus 2023 21:50
Gerindra tak risih soal wacana duet Ganjar-Anies
Kamis, 24 Agustus 2023 21:48
Sidang komisi politik AIPA sepakati komite ad hoc terkait Myanmar
Rabu, 9 Agustus 2023 18:50
BKSAP DPR kutuk keras serangan Israel
Sabtu, 8 April 2023 3:03