Dompu (ANTARA) - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, mengevaluasi kualitas layanan perpustakaan dan kearsipan berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2025 yang mencatat indeks kepuasan sebesar 84 atau kategori baik.
Evaluasi tersebut dibahas melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) 2026 di Gedung Layanan Perpustakaan DPKD Kabupaten Dompu, Kamis, dengan melibatkan perwakilan pemerintah daerah, organisasi perangkat daerah (OPD), sekolah, pemerintah desa, akademisi, praktisi perpustakaan dan kearsipan, serta pegiat literasi.
Kepala DPKD Kabupaten Dompu Muhamad Abduh mengatakan capaian indeks kepuasan tersebut tetap menjadi bahan evaluasi karena masih terdapat aspek pelayanan yang perlu ditingkatkan, terutama fasilitas dan prasarana serta layanan konsultasi dan pengaduan masyarakat.
"Angka kepuasan yang baik bukan berarti layanan sudah selesai diperbaiki. Masih ada aspek yang perlu ditingkatkan agar pelayanan semakin mudah diakses dan sesuai dengan harapan masyarakat," katanya.
Abduh mengatakan FKP merupakan bagian dari penyelenggaraan pelayanan publik yang partisipatif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Menurut dia, forum tersebut tidak sekadar menjadi agenda formal, tetapi digunakan untuk menghimpun masukan dan tanggapan dari pemangku kepentingan sebagai bahan perbaikan pelayanan.
“FKP ini bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi bagian dari evaluasi dan perbaikan layanan secara berkelanjutan,” ujarnya.
Baca juga: Daftar OPD terinovatif di Dompu, Bupati: harus berdampak nyata ke masyarakat
Ia mengatakan, tantangan perpustakaan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan gedung dan jumlah koleksi, tetapi juga kemampuan menghadirkan layanan yang menarik, mudah diakses, dan relevan sebagai ruang belajar serta peningkatan kapasitas masyarakat.
Karena itu, DPKD mendorong digitalisasi, inovasi, pembinaan, dan pendampingan, termasuk peningkatan akses koleksi serta penguatan gerakan literasi di sekolah dan desa.
Abduh menilai perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan masyarakat menuntut layanan yang lebih mudah diakses, cepat, transparan, responsif, dan inklusif.
Selain layanan perpustakaan, FKP membahas penguatan pengelolaan kearsipan di lingkungan OPD, termasuk pemanfaatan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI).
Abduh mengatakan seluruh OPD di Kabupaten Dompu telah memiliki akun SRIKANDI. Tantangan berikutnya adalah memastikan aplikasi tersebut digunakan secara aktif dan konsisten dalam pengelolaan arsip kedinasan.
Baca juga: Pemkab Dompu percepat digitalisasi OPD pengampu PAD
"Yang menjadi tantangan bukan lagi kepemilikan akun, tetapi bagaimana SRIKANDI digunakan secara aktif dan konsisten dalam pengelolaan arsip di masing-masing OPD," katanya.
DPKD mendorong pembinaan dan pendampingan kepada OPD melalui penguatan Gerakan SRIKANDI Aktif serta pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan arsip.
Abduh berharap hasil FKP menghasilkan rekomendasi yang konkret, realistis, dan dapat ditindaklanjuti untuk meningkatkan kualitas layanan perpustakaan dan kearsipan sekaligus mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat di Kabupaten Dompu.
Ia menegaskan perbaikan layanan membutuhkan kolaborasi pemerintah daerah, OPD, sekolah, pemerintah desa, komunitas literasi, akademisi, dunia usaha, media, dan masyarakat sebagai pengguna layanan
Pewarta : Ady Ardiansah
Editor:
I Komang Suparta
COPYRIGHT © ANTARA 2026