​"Bukan masalah langka, tapi sebenarnya belum cocok harga eceran tertinggi (HET) penjualan di retail dengan biaya operasional yang di keluarkan UMKM,"

Mataram (ANTARA) - Dinas Perdagangan Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, melakukan koordinasi dengan sejumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) penjual beras premium lokal, untuk mencari solusi agar bisa masuk kembali ke retail modern.

Kepala Bidang Bahan Pokok dan Penting Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Mataram Sri Wahyunida di Mataram, Rabu, mengatakan, kondisi itu terjadi karena permasalahan utama bukan terletak pada kelangkaan beras, melainkan penyesuaian harga serta biaya operasional antara produsen lokal dengan standar retail modern.

"Bukan masalah langka, tapi sebenarnya belum cocok harga eceran tertinggi (HET) penjualan di retail dengan biaya operasional yang di keluarkan UMKM," katanya.

Hal tersebut disampaikan setelah mengumpulkan dan melakukan koordinasi dengan sejumlah pelaku UMKM beras premium yang ada di wilayah Kota Mataram.

Biaya operasional yang dimaksudkan, misalnya seperti yang disampaikan pelaku UMKM misalnya harga gabah kering dari sekitar Rp7.000 sampai Rp8.000 per kilogram. 

Tapi ketika sudah menjadi beras harganya bisa mencapai Rp16.000-an per kilogram, belum biaya plastik kemas dan sebagainya. Sementara HET beras premium setelah kebijakan ditetapkan rata sebesar Rp14.900.

"Dengan penetapan harga tersebut, pelaku UMKM beras menilai perlu ada penyesuaian harga," katanya. 

Menurutnya, sejumlah retail modern saat ini memang mengalami penurunan stok merek beras premium akibat ketidaksesuaian harga tersebut. 

Sebagian pelaku usaha beras lokal atau penggilingan merasa biaya produksi dan operasional mereka tidak tertutupi jika harus mengikuti ketentuan HET yang dipatok retail modern, sementara pihak retail juga harus memperhitungkan margin keuntungan operasional.

Meski demikian, Dinas Perdagangan memastikan ketersediaan beras di beberapa retail masih terpantau ada, meski pilihannya berkurang.

"Pengakuan dari pihak retail, beras premium masih ada tapi UMKM berkurang. Misalnya, biasanya ada 10 UMKM atau merek beras yang masuk, kini hanya 2-3 merek," katanya.

Terkait dengan itu, Pemerintah Kota Mataram berencana membawa persoalan itu ke tingkat provinsi guna merumuskan solusi terbaik agar produk beras premium lokal dari UMKM dapat kembali mengisi etalase retail modern tanpa merugikan kedua belah pihak.  

"Kami sedang mencari solusi, kira-kira bagaimana caranya agar beras premium dari semua UMKM bisa sama-sama kembali masuk retail dan UMKM  juga bisa tetap bekerja serta memperoleh keuntungan," katanya.



Pewarta :
Editor: Agus Setiawan
COPYRIGHT © ANTARA 2026