"Kami dimintai keterangan sebagai saksi. Materi pemeriksaan seputar legalitas THU, proses penyelenggaraan, serta hak dan kewajiban penyelenggara perjalanan umrah,"

Dompu (ANTARA) - Kepolisian Resor Dompu, Nusa Tenggara Barat, memeriksa pejabat Kantor Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Kabupaten Dompu, Jumat (16/10), sebagai saksi terkait legalitas PT Taufik Almadani Haji dan Umroh (THU) menyusul persoalan pemberangkatan dan pemulangan jamaah umrah.

Pengelola Haji dan Umrah Kemenhaj Dompu Sudirman M. Amin mengatakan pemeriksaan terhadap dirinya bersama Kepala Kantor H. Eka Iskandar tersebut berfokus pada perizinan, mekanisme penyelenggaraan perjalanan, serta hak dan kewajiban perusahaan terhadap jamaah.

"Kami dimintai keterangan sebagai saksi. Materi pemeriksaan seputar legalitas THU, proses penyelenggaraan, serta hak dan kewajiban penyelenggara perjalanan umrah," kata Sudirman kepada ANTARA di Dompu, Sabtu.

Ia menjelaskan keduanya memenuhi panggilan penyidik sekitar pukul 10.00 WITA setelah menerima undangan pemeriksaan pada Rabu (14/10), berkaitan dengan pengaduan sejumlah jamaah mengenai layanan perjalanan umrah.

Sudirman mengungkapkan pihaknya telah mendatangi pengelola THU pada 18 September 2026 untuk mengklarifikasi legalitas perusahaan sebelum keberangkatan jamaah. Saat itu, pengelola mengaku telah memiliki dokumen pendirian badan usaha, tetapi belum mengantongi izin operasional sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU).

"Pada 18 September kami menanyakan langsung apakah THU sudah berizin. Jawabannya belum. Saat itu mereka menyampaikan badan usaha sudah terbentuk, tetapi izin operasional masih dalam proses pengurusan," ujarnya.

Karena belum berizin saat klarifikasi tersebut, Kemenhaj meminta penjelasan mengenai mitra penyelenggara resmi. Pengelola menyebut bekerja sama dengan perusahaan perjalanan umrah Lima Pilar di Tebet, Jakarta, yang tercatat dalam sistem informasi penyelenggaraan haji dan umrah pemerintah.

Namun, pihaknya kemudian memperoleh informasi bahwa paket perjalanan jamaah yang dijadwalkan berangkat pada 25 September 2026 justru dibeli melalui agen lain bernama Linda, yang menurut informasi diterimanya juga belum memiliki izin penyelenggaraan umrah.

Ia menjelaskan THU sebelumnya mengundang Kemenhaj menghadiri pelepasan rombongan di Masjid Nurul Askar, Desa Soriutu, Kecamatan Manggelewa, pada 23 September 2026. Sebanyak 58 jamaah dan dua pendamping dijadwalkan berangkat dengan peserta berasal dari Kabupaten Bima, Dompu, dan Kota Bima.

Berdasarkan bukti pembayaran yang disampaikan sejumlah jamaah, biaya paket umrah tersebut mencapai Rp35 juta per orang untuk perjalanan selama 12 hari.

Terkait pemulangan, Sudirman mengaku belum menerima laporan resmi mengenai jumlah peserta yang telah kembali. Informasi sementara menyebut sebagian jamaah mengalami kendala tiket pesawat dan diminta membayar tambahan biaya perjalanan.

"Ada informasi sebagian sudah kembali dan sekitar 16 orang diberangkatkan. Namun, kami belum mendapatkan laporan resmi secara keseluruhan sehingga masih perlu dipastikan," katanya.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Dompu Iptu Fitrawan Dwi Ramadhani membenarkan pemeriksaan pejabat Kemenhaj sebagai bagian dari pengumpulan data awal terkait ketentuan perizinan dan operasional perusahaan.

"Kasus tersebut masih dalam penyelidikan. Kami masih memanggil dan memeriksa korban untuk memastikan kronologi yang dialami para pihak," ujar Fitrawan.

Ia mengatakan penyidik juga berkoordinasi dengan Polda NTB karena persoalan serupa juga dilaporkan ke kepolisian daerah.

"Untuk pihak THU masih kami koordinasikan dengan Polda karena saat ini pihak THU sedang dilakukan pemeriksaan di Polda sebagai pelapor," katanya.



Pewarta :
Editor: Agus Setiawan
COPYRIGHT © ANTARA 2026