Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, menyebutkan, dana kelurahan tahap pertama dengan total Rp9 miliar untuk 50 kelurahan di kota ini sudah bisa dicairkan.
"Saat ini masing-masing kelurahan melalui kecamatan sedang menyusun proses pencairan dengan sistem TU (tambahan uang)," kata Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kota Mataram I Made Putu Sudarsana di Mataram, Senin.
Dengan telah dilakukannya proses pencairan dana kelurahan tersebut, maka berbagai kendala yang selama ini menjadi penghambat pencairan dana kelurahan salah satunya kekurangan sumber daya manusia (SDM) di kelurahan sudah tidak ada masalah lagi.
"Prinsipnya, SDM di kelurahan saat ini sudah siap dan dana kelurahan tinggal dieksekusi," katanya.
Dikatakan, total dana kelurahan untuk 50 kelurahan di Kota Mataram sebesar Rp18 miliar, namun dicairkan dalam dua tahap. Untuk tahap pertama sebesar Rp9 miliar sudah ada di kas Badan Keuangan Daerah (BKD), sehingga kelurahan tinggal melakukan usulan pencairan.
"Dengan total dana kelurahan Rp18 miliar tersebut, masing-masing kelurahan mendapatkan Rp370 juta yang dicairkan juga dalam dua tahap," katanya.
Ia berharap, pencairan dan penggunaan dana kelurahan tahap pertama bisa berjalan dengan lancar termasuk proses admistrasinya agar proses pencairan tahap kedua pada bulan Agustus 2019 dapat dilakukan.
Sudarsana menambahkan, sesuai dengan aturan dan petunjuk teknis penggunakan dana kelurahan hanya boleh digunakan untuk dua kegiatan.
Dua kegiatan itu adalah, pertama, peningkatan sarana dan prasarana dengan skala kecil yang dikerjakan dengan pola swakelola di masyarakat melibatkan komponen lembaga kemasyarakatan.
Kedua, program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan tidak dalam skala besar. Misalnya mengadakan pelatihan dan sosialisasi yang sifatnya untuk kepentingan masyarakat.
"Pelaksanaannya juga tetap oleh lembaga yang ada di masyarakat," katanya.
Berita Terkait
Tersangka korupsi dana desa Gemel Lombok Tengah segera disidang
Senin, 22 April 2024 15:28
Polisi tangani kasus penyimpangan dana Desa Mambalan Lombok Barat
Kamis, 18 April 2024 17:47
Jaksa periksa pengurus cabor terkait kasus korupsi KONI
Kamis, 18 April 2024 16:38
Bima serahkan Rp8,5 miliar anggaran pengamanan Pilkada 2024
Selasa, 9 April 2024 5:04
Sekjen PWI menyangga pernyataan DK PWI terkait dugaan penyelewengan dana
Minggu, 7 April 2024 9:10
Dana pengamanan Pilkada Bima 2024 capai Rp8,5 miliar
Jumat, 5 April 2024 12:38
Mataram usulkan dana studi analisis pembukaan jalan penghubung
Kamis, 4 April 2024 18:51
Jakarta siapkan dana hibah Rp975 miliar ke KPU untuk Pilgub
Rabu, 3 April 2024 6:38