Pembuatan detail desain perencanaan fisik kantor wali kota Mataram telan biaya Rp1 miliar

id kantor,wali kota,mataram

Pembuatan detail desain perencanaan fisik kantor wali kota Mataram telan biaya Rp1 miliar

Kantor Wali Kota Mataram (Foto: ist)

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, telah mengalokasikan anggaran Rp1 miliar untuk pembuatan "detail engineering design" (DED)  atau detail desain perencanaan fisik kantor wali kota di Jalan Lingkar Selatan.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan H Mahmuddin Tura di Mataram, Rabu, mengatakan tahapan pembuatan DED itu saat ini sedang berlangsung pelelangan

"Ditargetkan kontrak pembuatan DED tersebut akan dilakukan setelah libur dan cuti bersama Idul Fitri 1440 Hijriah," katanya.

Ia mengatakan, proses pembuatan DED kantor wali kota itu ditargetkan tuntas tahun ini, sehingga tahun 2020 pekerjaan fisik dapat dilakukan.

"Setelah tim konsultan tuntas melakukan pembuatan DED, tim akan melakukan ekspose di hadapan eksekutif dan legislatif Kota Mataram," katanya.

Menurut rencana, pembangunan kantor wali kota di atas lahan empat hektare tersebut akan menggunakan sistem anggaran "multiyears", agar proyek pembangunan gedungnya bisa tuntas dalam satu tahun.

Wali kota, kata Mahmuddin, ingin menuntaskan pembangunan kantor itu sebelum masa jabatannya berakhir pada bulan Februari 2021.

"Kalau anggarannya menggunakan multiyears, maka kita yang akan berutang di kontraktor sebab kontraktor mengerjakan fisik sampai tuntas selama satu tahun," katanya.

Untuk dapat memastikan proyek pembangunan kantor wali kota menggunakan sistem "multiyears", pemerintah kota harus mempersiapkan berbagai bahan tentang potensi dan kemampuan anggaran daerah agar dapat menyakinkan anggota dewan.

"Tujuannya, agar sistem penganggaran pembangunan kantor wali kota itu bisa disetujui," katanya.

Lebih jauh, Mahmuddin mengatakan selain sekretariat, di areal kantor wali kota yang baru juga akan dibangun kantor Badan Keuangan Daerah serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM.

"Hal itu dimaksudkan untuk mempermudah koordinasi antarorganisasi perangkat daerah," ujarnya.

Sementara sejauh ini, tambah Mahmuddin, pemerintah kota belum memastikan bekas kantor wali kota di Jalan Pejanggik akan dijadikan apa karena selama ini ide-ide yang muncul seperti menjadi hotel atau ruang terbuka hijau masih sebatas wacana.