Bandung (ANTARA) - Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPRD Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dituding tidak memiliki jati diri seperti diamanatkan partai, karena tidak satupun fraksi ini memegang alat kelengkapan DPRD, hasil Sidang Paripurna 2 Oktober 2009.
Tudingan tersebut muncul dari pengurus struktural partai, yang terdiri atas 26 pengurus Pimpinan Anak Cabang (PAC) PD, yang juga sekaligus prihatin dan mempertanyakan keberadaan anggota FPD DPRD Kabupaten Bandung.
Sikap tersebut, terungkap pada dialog terbatas antara 46 unsur ketua dan sekretaris PAC, dengan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu)PD, Rudi Afianto, di Sekretariat DPC PD di Soreang, Minggu malam.
Menurut Ketua PAC Banjaran, Iyan Sudrajat, dialog digelar akibat desakan sejumlah pengurus PAC yang merasa prihatin atas kondisi yang terjadi di DPRD.
"Sejak berakhirnya Pemilu 2009 lalu, Ketua DPC Kabupaten Bandung tak pernah berinisiatif untuk berdialog dengan pengurus PAC. Padahal banyak aspirasi yang harus diperjuangkan di fraksi," kata Iyan Sudrajat.
Ketua PAC PD Katapang, Dasril Chaniago, khawatir jika komunikasi antara pengurus PAC dengan pengurus DPC seperti saat ini, maka PD mengalami degradasi dukungan. Akibatnya, kader partai di dewan tidak paham aspirasi yang berkembang, minimal di lingkungan partai atau PAC.
PAC juga mempertanyakan ketidakberhasilan FPD meraih salah satu komisi atau badan dalam alat kelengkapan hasil sidang Paripurna 2 Oktober lalu. Sebagai peraih kursi terbanyak, 13 kursi, di DPRD Kabupaten Bandung, fraksi ini hanya mendapat kursi ketua DPRD, oleh Ketua DPC PD, H Toto Suharto.
"Ini artinya, kader partai di fraksi tidak bisa berbuat banyak dan kehilangan jatidiri. Bagaimana aspirasi akan tersalurkan, jika tidak satupun alat kelengkapan dalam genggaman," ujar Ketua PAC Rancaekek Dadan Hidayat.
Ketua Bappilu PD Kabupaten Bandung, Rudi Afianto, menyebutkan Ketua DPC PD Toto Suharto, sedang berkonsentrasi dalam posisinya sebagai ketua DPRD. Karena itu, lanjut Rudi afianto, H Toto tidak bisa hadir dalam dialog tersebut.
Meski begitu menurut Rudi Afianto, kondisi yang terjadi di DPRD harus disikapi oleh struktural partai PD dengan pikiran jernih, sebab kondisi dan konstalasi politik di DPRD melibatkan seluruh unsur atau kader partai lain.
Bahkan Rudi Afianto menyebutkan, tidak teraihnya salah satu alat kelengkapan dewan, merupakan pelajaran berharga. Namun di balik itu , ada kepentingan PD yang lebih besar ketimbang alat kelengkapan DPRD.
"Kita mencoba untuk menyikapi ini dengan pikiran jernih dan asumsi positif. PD harus melakukan lobi politik yang santun dan cerdas," katanya, tanpa merinci kepentingan yang dimaksudnya.(*)