Mataram (ANTARA) - Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Kominfotik) Provinsi Nusa Tenggara Barat menerima belasan aduan dan keluhan masyarakat terkait pelayanan publik terutama gangguan layanan air bersih milik PDAM dan listrik PLN pascasepekan pelaksanaan hari raya Idul Fitri 1440 Hijriyah.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB, Gde Putu Aryadi di Mataram, Minggu, mengakui 13 keluhan yang disampaikan masyarakat tersebut lebih banyak terkait gangguan layanan air minum di tiga titik pemukiman warga di wilayah Lombok Tengah, Lombok Barat dan Kota Mataram. Salah satunya adalah pengaduan warga dari komplek perumahan Rungkang Jangkuk Kota Mataram, yang melaporkan sudah sepekan ini, air PDAM macet tanpa ada penanganan dari petugas.
"Demikian juga di komplek Pepabri di Lombok Tengah, warga mengadu lewat NTB Care, di wilayahnya saat ini terjadi krisis air bersih," ujarnya.
Keluhan lain yang masuk melalui aplikasi NTB Care, kata Aryadi, yakni terkait layanan PLN, sebanyak tiga aduan serta masalah tumpukan sampah, baik pada obyek-obyek wisata maupun pemukiman warga yang berada di Pulau Sumbawa maupun di Pulau Lombok.
"Ini juga masih menjadi masalah dominan yang disoroti dan dikeluhkan warga, seperti kotornya pantai Kalaki Bima dan sejumlah kawasan wisata serta pemukiman lainnya. Selebihnya, keluhan netizen terkait bantuan pembangunan rumah terdampak gempa sebanyak dua aduan serta kondisi infrastruktur wilayah, seperti infrastruktur jalan rusak di sejumlah ruas jalan di Pulau Sumbawa. Salah satunya adalah ruas jalan menuju kawasan wisata Mantar di Kabuoaten Sumbawa Barat (KSB) yang kondisinya memprihatinkan," ungkap Aryadi.
Selain itu, kata dia, ada juga warga dari Bima yang menanyakan perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB terhadap pengembangan pendidikan di lembaga pendidikan Pondok Pesantren (Ponpes).
Sebab, menurut dia, Ponpes selama ini cukup berperan dalam memajukan daerah, khususnya membangun pendidikan dan moral generasi bangsa., tetapi hibah atau bansos lebih banyak disalurkan ke lembaga lain, sorotan pengadu kepada gubernur.
Karenanya, ia memohon kepada Gubernur NTB agar ke depan memberikan bantuan dana yang lebih besar kepada Ponpes. Di samping pengaduan yang terkait dengan pelayanan publik, pihaknya dalam minggu ini juga menerima satu pengaduan terkait dugaan pungutan liar (pungli) pada lembaga pelayanan publik.
"Dan ini sudah disalurkan/diteruskan ke instansi terkait melalui WBS pada NTB Care," ungkap mantan Irbansus Inspektorat NTB ini.
Demikian pula keluhan terkait pelayanan publik, semuanya telah diteruskannya kepada pengelola layanan, melalui admin/petugas yang telah ditunjuk di instansi yang bersangkutan.
"Harapannya, instansi yang bersangkutan, responsif dan segera berkoordinasi dengan seluruh stakeholder yang terkait untuk menanganinya," ujarnya.
Hanya saja, ia mengakui sejauh ini masih ada di beberapa unit layanan, yang responnya "lelet" terutama dari instansi diluar Pemprov NTB, seperti BUMN dan BUMD, instansi vertikal di daerah, termasuk Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota, misalkan keluhan tentang air minum, listrik, pelayanan JKS, layanan akta nikah, layanan perbankan dan lain-lain.
"Ini responnya sering lambat, bahkan tidak merespon. Padahal sebelumnya pada level pimpinan lembaga/unit layanan tersebut, komitmennya sangat tinggi. Dan sudah ada kerja sama dengan Gubernur NTB dalam pengelolaan dan penanganan pengaduan masyarakat melalui aplikasi NTB Care ini," ujarnya.
Untuk itu, katanya, dalam waktu dekat ini pihaknya selaku pengelola teknis NTB Care akan mengundang admin/seluruh petugas di instansi tersebut untuk mengkonsolidasikan pengelolaan NTB Care agar lebih intens dan masif.
