Mataram (ANTARA) - Lembaga swadaya di bidang tenaga kerja Migrant Care meminta Presiden Joko Widodo membahas perlindungan migran di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-34 yang berlangsung di Bangkok, Thailand pada 20-23 Juni 2019.
ASEAN sebenarnya telah memiliki seperangkat komitmen tentang pekerja migran seperti ASEANDeclaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers dan ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers.
Namun menurut Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo di Jakarta, Kamis, masih terlihat keengganan negara-negara di kawasan ASEAN (terutama negara penerima) untuk mengoperasionalkan komitmen tersebut dalam mekanisme konkret terkait perlindungan pekerja migran dan kemudahan arus mobilitas mereka.
"Hingga saat ini, dibanding dengan sektor-sektor lain di pilar sosial budaya ASEAN, sektor pekerja migran merupakan sektor yang sangat ketinggalan dalam membangun mekanisme perlindungan yang operasional dan terukur," kata dia.
Masih dalam konteks perlindungan pekerja migran, Wahyu mengatakan ada perkembangan yang mengkhawatirkan terkait dengan potensi keterpaparan para pekerja migran pada ide-ide radikalisme dan ekstremisme kekerasan di kawasan ASEAN.
Indonesia didorong untuk pro-aktif mempromosikan inisiatif pencegahan kerentanan tersebut dengan pendekatan non-keamanan. Inisiatif tersebut harus terintegrasi dalam mekanisme perlindungan pekerja migran, baik ketika berada di negara asal maupun di negara tujuan. Pendekatan ini membutuhkan komitmen regional.
"Untuk hal tersebut, Migrant CARE mendesak Presiden Joko Widodo untuk tetap konsisten mendorong agenda pembicaraan mengenai perlindungan pekerja migran dan kerentanan adanya potensi keterpaparan radikalisme dan ekstremisme kekerasan dalam pembicaraan di level Kepala Negara/Kepala Pemerintah dan menjadi salah satu konten dalam Head of State Statament yang disampaikan dalam ASEAN Summit," kata dia.
Presiden Joko Widodo akan menghadiri pertemuan tersebut dan membawa tiga agenda penting untuk dibicarakan dalam forum tersebut yaitu: perang dagang Amerika vs China dan dampaknya untuk kawasan ASEAN, tata kelola sampah impor dan penyelesaian krisis kemanusiaan di Rakhine, Myanmar.
Baca juga: Indonesia upayakan ASEAN sepakati pandangan bersama Indo-Pasifik
Baca juga: Presiden Jokowi akan hadiri KTT ASEAN ke-34 di Thailand
Berita Terkait
Puluhan Warga Mataram Lakukan Aksi Gunduli Kepala
Jumat, 21 Agustus 2015 15:53
Haji- 60 Persen Calon Haji Mataram Risiko Tinggi
Rabu, 19 Agustus 2015 21:37
Bupati Sumbawa Barat Evaluasi Jelang Akhir Jabatan
Selasa, 11 Agustus 2015 7:40
Legislator Kecewa Anggaran Sosial Minim Dialokasikan Pemprov NTB
Rabu, 5 Agustus 2015 23:18
Anggaran pengamanan pilkada sumbawa barat rp1,5 miliar
Jumat, 31 Juli 2015 15:01
Paket "K2" Pertama Mendaftar Ke KPU KSB
Senin, 27 Juli 2015 11:14
Paket "f1" didukung partai terbanyak dalam pilkada
Minggu, 5 Juli 2015 14:21
Ikan tuna NTB mengandung merkuri kadar rendah
Rabu, 10 Juni 2015 6:56