Lombok Utara menggandeng emak-emak sosialisasikan "Bakso urat"

id Lombok Utara,Bakso Urat

Lombok Utara menggandeng emak-emak sosialisasikan "Bakso urat"

Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Lombok Utara, Fahri (kanan), dan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lombok Utara, Hj Rohani Najmul Akhyar (dua kiri), menandatangani nota kesepahaman tentang upaya bersama menyosialisasikan program Buat Akta Kelahiran Secara "Online" untuk Masyarakat (Bakso Urat). (ANTARA/HO/Humaspro KLU/Awaludin)

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, menggandeng emak-emak yang tergabung dalam organisasi wanita di daerah setempat untuk menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat tentang program Buat Akta Kelahiran Secara "Online" untuk Masyarakat (Bakso Urat).

Bupati Lombok Utara, H Najmul Akhyar, di Lombok Utara, Selasa menjelaskan, upaya menyosialisasikan pembuatan akta kelahiran secara daring (online) tersebut merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring.

"Agar program tersebut bisa diketahui oleh masyarakat, kami sudah melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Organisasi Wanita Kabupaten Lombok Utara terkait kebijakan kependudukan tentang Kartu Identitas Anak (KIA)," katanya.

Penandatanganan MoU tersebut dihadiri Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Lombok Utara, Fahri, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lombok Utara, Hj Rohani Najmul Akhyar, Ketua GOW Kabupaten Lombok Utara, Nani Tri Cahyani Sarifuddin, perwakilan Persit Kartika Candra Kirana Kodim 1606 Lobar, dan perwakilan Bhayangkari Polres Lombok Utara.

Najmul menjelaskan sosialisasi bertujuan untuk menguatkan komitmen dalam mendukung program percepatan pembuatan identitas hukum kemasyarakatan di Kabupaten Lombok Utara.

"Beberapa kabupaten sempat datang belajar ke kita. Bagaimana cara pembuatan akta kelahiran secara cepat. Bahkan saya langsung memberikan akta kelahiran itu ke rumah sakit kepada ibu-ibu yang baru melahirkan," ujarnya.

Ia berharap pelayanan akan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, sebab untuk melakukan percepatan pembuatan akta kelahiran manfaatnya bagus dan luar biasa.

"Kita perlu aktif melayani masyarakat tak usah menunggu, tetapi harus aktif, sebab pemenuhan KTP ini bukan hanya untuk masyarakat kita, tetapi kebutuhan pemerintah untuk menentukan kebijakan," katanya.

Najmul juga meminta semua pihak, terutama ibu-ibu untuk menindaklanjuti program "Bakso Urat" yang sudah digaungkan secara bersama-sama demi terwujudnya percepatan pembuatan akta kelahiran.

"Ibu-ibu juga penting mengampanyekan program tersebut supaya masyarakat kita paham dan memiliki akta kelahiran," katanya.

Sekretaris Dinas Dukcapil Kabupaten Lombok Utara, Tresnahadi, menjelaskan Permendagri Nomor 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA), dikhususkan bagi anak-anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah.

Pemerintah, kata dia, berkewajiban memberikan KIA kepada warga negara Indonesia yang berlaku secara nasional, sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.

"Adapun tujuan dari pemberian KIA, meningkatkan perlindungan dan pelayanan publik dengan mewujudkan hak bagi anak," ujarnya.
Pewarta :
Editor: Riza Fahriza
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar