Uji kelayakan, KPI menampik isu petahana diistimewakan

id Ketua KPI Yuliandre Darwis

Uji kelayakan, KPI menampik isu petahana diistimewakan

Ketua KPI Yuliandre Darwis usai mengikuti uji kelayakan dan kepatutan calon anggota KPI 2019-2022 di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (10/07/2019). (ANTARA/Kuntum Khaira Riswan)

Mataram (ANTARA) - Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Yuliandre Darwis menampik isu yang beredar bahwa petahana mendapat perlakuan istimewa dalam seleksi calon anggota KPI periode 2019-2022.

“Saya pikir semuanya sudah berjalan sesuai proses, kita terpanggil untuk masuk, ini ada berapa hal yang harus kita selesaikan,  pertama legacy,” ujar Ketua KPI Pusat Yuliandre usai mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu.

Baca juga: Calon komisioner KPI singgung anggaran, DPR carikan solusi

Semua proses seleksi yang dijalani petahana, lanjut Yuliandre, sama dengan calon anggota lainnya, namun terdapat perbedaan dalam kompetensi yang dimiliki.

“Kekuatan petahana itu secara kompetensi mereka sudah melalui, tahu dan paham yang namanya penyiaran,” tambahnya.

Andre mengatakan, petahana melalui kompetensinya sudah mencanangkan program baru terkait masa bakti periode mendatang, terlepas yang menjabat pendatang baru atau petahana.

“Banyak hal-hal strategis, ke depan ada digitalisasi, ada konvergensi, ini harus dihadapi secara maksimal dan kolektif kolegial. Jadi siapapun terpilih, petahana atau bukan, yang penting bicaranya merah putih,” katanya.

Baca juga: Komisi I DPR heran Ombudsman bahas kebocoran nama Komisioner KPI

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR Satya Widya Yudha mengatakan nama petahana tersebut muncul karena sudah melewati berbagai tahapan dan putusan dari panitia seleksi (pansel).

“Nama-namanya dari pansel berarti sudah layak, itu juga hak mereka, kecuali yang dua karena sudah menjabat dua periode,” kata Satya Yudha di Senayan, Jakarta, Selasa.

Sebelumnya, sejumlah koalisi masyarak sipil termasuk Ombudsman mempermasalahkan tahapan seleksi yang dijalani petahana KPI karena tujuh dari sembilan komisioner periode 2016-2019 dinyatakan pansel layak mengikut uji kelayakan dan kepatutan di hadapan Komisi I DPR. Menurut Ombudsman RI, Adrianus, pansel tidak memiliki parameter yang jelas untuk menggugurkan atau meloloskan calon.

Nama-nama tersebut adalah Agung Suprio, Dewi Setyarini, Hardly Stefani Fenelon Pariela, Mayong Suryo Laksono, Nuning Rodiyah, Ubaidillah, dan Yuliandre Darwis.