Golkar NTB menunggu hasil survei sebelum usung calon di Pilkada

Mataram (ANTARA) - Politisi Partai Golkar H Humaidi mengatakan hingga saat ini partainya belum memutuskan mengusung sosok tertentu, tanpa melihat hasil survei dari lembaga-lembaga terhadap calon yang nantinya diperkirakan unggul di Pilkada tujuh kabupaten/kota tahun 2020.

"Semua partai pasti sama ingin melihat hasil survei dulu, siapa kira-kira calon yang unggul dan siapa yang hasil surveinya bagus untuk bisa di dukung," ujarnya di Mataram, Kamis.

Ketua Fraksi Partai Golkar di DPRD NTB itu, menjelaskan dalam mengusung calon partainya tidak ingin mematok kader semata sebagai calon tunggal. Mengingat partai Golkar merupakan partai yang terbuka. Sehingga, siapa saja bisa mendaftar meski bukan kader partai beringin, asalkan semua proses mekanisme dan peraturan organisasi (PO) partai bisa diikuti dan dijalankan dengan benar.

"Siapa pun itu mau kader atau non kader bisa dan Golkar juga tidak menutup kemungkinan, semua memiliki peluang untuk di usung. Tapi tetap harus sesuai dengan mekanisme dan PO Partai Golkar," ucap Ketua DPD Golkar Kabupaten Lombok Tengah ini.

Menurut Humaidi, dalam menentukan calon yang akan di usung, Golkar di daerah tidak bisa memutuskan sendirian. Melainkan, harus di bahas terlebih dahulu bersama pengurus dan keputusan akhir ada di tangan DPP.

"Jadi yang memutuskan itu DPP," katanya.

Tujuh kabupaten/kota yang akan melaksanakan Pilkada 2020, di antaranya Kota Mataram, Lombok Tengah, Lombok Utara, Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu, dan Kabupaten Bima.

Ketua Harian DPD Partai Golkar NTB H Misbach Mulyadi mengatakan dalam waktu dekat akan membentuk desk pilkada untuk menghadapi Pilkada di tujuh kabupaten/kota 2020.

Ia menjelaskan, setelah desk pilkada terbentuk, selanjutnya tim desk pilkada akan melakukan penjaringan calon bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota.

"Untuk waktu pendaftaran nanti akan ditentukan selanjutnya setelah semua ini terbentuk," ucap Misbach.

Misbach menyatakan semua kader Golkar memiliki peluang untuk dicalonkan menjadi calon bupati atau wali kota.

"Golkar belum ada kunci-kuncian, karena kita belum bicara Golkar. Jadi semua kader memiliki peluang untuk dicalonkan, termasuk Ketua DPD. Tetapi walaupun menduduki ketua tetap harus melalui mekanisme partai," tegasnya.

Menurut Misbach, meski nanti ada Munas Golkar dan terpilih ketua baru tidak akan merubah apa yang diputuskan. Karena, Golkar menganut hasil survei, jabatan partai dan dukungan parpol lain. Karena Golkar tidak bisa sendiri untuk mengusung calon. Termasuk, dalam mengusung wakil.

"Kalau miliki elektabilitas bagus pasti dia di prioritaskan. Tapi harus sepakat siapa calon yang di usung," katanya.