Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, mengusulkan agar kewenangan penggunaan dana kelurahan diberikan penuh ke daerah agar program dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan di masing-masing keluharan.
"Kalau saat ini, penggunaan dana kelurahan mengacu pada petunjuk teknis dan penggunaan dari pemerintah yakni hanya untuk dua kegiatan," kata Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Mataram Lalu Martawang di Mataram, Senin.
Dua kegiatan itu adalah, pertama, peningkatan sarana dan prasarana dengan skala kecil yang dikerjakan dengan pola swakelola di masyarakat melibatkan komponen lembaga kemasyarakatan.
Kedua, program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan tidak dalam skala besar. Misalnya mengadakan pelatihan dan sosialisasi yang sifatnya untuk kepentingan masyarakat dan pelaksanaannya juga tetap dilakukan oleh lembaga yang ada di masyarakat.
"Selain dua kegiatan itu, kita ingin menggunakan dana kelurahan untuk program-program lainnya. Karena itu, kami sangat berharap agar ke depan penggunaan dana kelurahan sepenuhnya diberikan ke daerah," katanya.
Terhadap usulan itu, lanjutnya, pemerintah kota juga telah menyampaikan poin tersebut menjadi salah satu rekomendasi hasil dari kegiatan pertemuan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Semarang, awal bulan Juni 2019.
Selain itu, Martawang juga menyampaikan rekomendasi terhadap besaran pemberian dana kelurahan dengan sistem prioritas model gunting skala APBD dari masing-masing daerah.
"Misalnya, daerah dengan APBD Rp2 triliun ke atas ditetapkan mendapatkan dana kelurahan berapa persen, sehingga tidak pukul rata seperti sata ini sebesar 5 persen," ujarnya.
Rekomendasi penggunaan dan alokasi dana kelurahan tersebut telah disampaikan ke pemerintah agar dapat ditindaklanjuti.
Total dana kelurahan untuk Kota Mataram tahun 2019, sebesar Rp18 miliar dan telah dibagi rata ke 50 kelurahan dengan nominal masing-masing kelurahan mendapatkan Rp370 juta.
Berita Terkait
Menko PMK usul kelurahan dapat anggaran dana desa
Selasa, 31 Oktober 2023 16:14
Inspektorat Lombok Tengah menggelar pengawasan keuangan desa dan kelurahan
Senin, 25 September 2023 13:34
Pemkot Mataram mengusulkan pemerintah alokasikan dana kelurahan
Senin, 28 November 2022 17:57
Disperkim: Lima kelurahan kumuh di Kota Mataram dapat dana Rp10 miliar
Jumat, 5 Maret 2021 20:58
Pengurangan dana kelurahan di Mataram tidak mempengaruhi gaji kader
Rabu, 11 November 2020 17:19
Mataram tak dapat DAU dana kelurahan tahun 2021
Kamis, 5 November 2020 14:37
Dana kelurahan di Kota Mataram berpotensi berkurang tahun 2021
Selasa, 3 November 2020 16:19
Pemkot optimistis laporan dana kelurahan bisa mencapai 95 persen
Rabu, 11 Desember 2019 17:22