Jumlah fraksi DPRD NTB berkurang

id DPRD NTB periode 2019-2024,Sekretaris DPRD NTB,Fraksi DPRD NTB terbentuk

Jumlah fraksi DPRD NTB berkurang

Sekretaris DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) H. Mahdi. ANTARA/Nur Imansyah

Mataram (ANTARA) - Jumlah fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat pada periode 2019 s.d. 2024 berkurang.

"Kalau periode sebelumnya 10 fraksi, sekarang berkurang satu sehingga jadi sembilan fraksi," kata Sekreris DPRD Provinsi NTB H. Mahdi di Mataram, Rabu.

Mahdi menjelaskan bahwa berkurangnya fraksi dari 10 menjadi sembilan fraksi tersebut lantaran partai-partai yang sebelumnya memperoleh suara cukup besar pada Pemilu 2014. Namun, pada Pemilu 2019 perolehan suara menurun sehingga memengaruhi peroleh kursi di DPRD Provinsi NTB periode  2019 s.d. 2024.

"Karena keterwakilan partai berkurang sehingga memengaruhi juga di keterwakilan di tingkat fraksi. Karena syarat membentuk fraksi itu harus lima kursi," jelasnya.

Mahdi menyebutkan ada dua partai yang tadinya menjadi fraksi utuh pada periode DPRD Provinsi NTB 2014 s.d. 2019. Namun, kini sudah tidak cukup membentuk fraksi, antara lain, PDIP dan Hanura.

"Nah, partai-partai inilah yang kemudian masuk menjadi fraksi gabungan bersama partai yang tidak cukup atau kurang kursinya," terang Mahdi.

Ia menyebutkan PDIP empat kursi, Hanura satu kursi, PBB dua kursi, dan Berkarya dua kursi. Empat partai inilah yang kemudian membuat fraksi gabungan.

Sementara itu, partai yang tadinya tidak bisa membentuk fraksi utuh pada periode 2014 s.d. 2019, justru di periode 2019 s.d. 2014 mampu membentuk fraksi utuh, yakni Partai Nasional Demokrat (NasDem).

Pada periode 2014 s.d. 2019, NasDem bergabung dengan PBB membentuk Fraksi Bintang Restorasi karena sama-sama memiliki tiga kursi. Sekarang ini, NasDem memperoleh lima kursi sehingga membetuk fraksi sendiri.

Menurut Mahdi, fraksi tersebut akan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD NTB pada hari Jumat (5/9).

"Insyaallah, jika tidak ada halangan, pada hari Jumat sudah diparipurnakan. Kalau tidak bisa, paling telat pada hari Senin (8/9)," ucap Mahdi.

Komposisi masing-masing fraksi mulai dari Fraksi Golkar, Lalu Satriawandi sebagai ketua, Wakil Ketua Umar Said, Sekretaris Busrah Hasan, dan Bendahara Fraksi Golkar Lalu Ahmad Ismail.

Fraksi Gerindra, Ketua Nauval Furqony Farinduan, Lalu Sudiartawan wakil ketua, Sudirsah Suyanto sekretarisnya.

"Untuk Fraksi Demokrat informasinya T.G.H. Mahally Fikri sebagai ketua. Akan tetapi, berkas penunjukan belum kami terima," ujarnya.

Fraksi PPP: Ketua Muhammad Akri, Wakil Ketua Rusli Manawari, Sekretaris H.M. Adung.

Fraksi PKS: Ketua T.G.H. Patompo Adnan, Wakil Ketua T.G.H. Satriawan, Sekretaris Sambirang Ahmadi, dan H. Samsudin Majid selaku bendahara.

Fraksi NasDem: Ketua Multazam, Wakil Ketua Asaad Abdullah, Sekretaris Raihan Anwar, dan Bohari Muslim sebagai bendahara.

Fraksi PAN: H. Hasbullah Muis sebagai ketua, H. Najumudin Mustofa sebagai wakil ketua, Saefudin Zohri dan Adi Mahyudi sebagai sekretaris, serta Muhammad Nasir dipercaya sebagai bendahara.

Untuk Fraksi PKB, ketuanya H.L. Hadrian Irfani, wakilnya Akhdiyansah, dan Fraksi Bintang Perjuangan Karya Rakyat ketuanya H.L. Budi Suryata, wakilnya Jalaludin, dan sekretarisnya H. Moh Edwin Hadiwijaya.

Menurut Mahdi, setelah penetapan fraksi melalui rapat paripurna, kemudian pembahasan tata tertib (tatib) yang akan makan waktu 2 bulan atau paling cepat 2 minggu karena ada panitia khusus. Setelah tatib selesai, dilanjutkan pembentukan alat kelengkapan dewan (AKD) yang di dalamnya bahas pimpinan definitif DPRD Provinsi NTB, kemudian Badan Musyawarah (Banmus), Badan Anggaran Banggar), Badan Kehormatan (BK), dan komisi.

"Di antara semua AKD itu, kemungkinan akan alot itu saat bahas komisi. Hal itu disebabkan jatah partai tergantung pada koalisi," katanya.

Pewarta :
Editor: Riza Fahriza
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar