Provinsi Sumbar dan Sultra belajar pengendalian inflasi di NTB

Mataram (ANTARA) - Tim Pengendalian Inflasi Daerah se-Provinsi Sumatera Barat dan TPID se-Provinsi Sulawesi Tenggara berkunjung ke Nusa Tenggara Barat untuk mempelajari strategi pengendalian inflasi.

Rombongan TPID se-Provinsi Sumbar, dan TPID se-Provinsi Sultra, diterima oleh Wakil Ketua TPID NTB Achris Sarwani, Kepala Biro Ekonomi Pemerintah Provinsi NTB H Wirajaya Kusuma, Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang, dan Kasubdit I Ditreskrimsus Polda NTB AKBP Fery Jaya Satriansyah, di Mataram, Rabu.

Rombongan TPID Sumbar dipimpin Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sumbar, Gunawan Wicaksono, dan TPID Sultra dipimpin oleh Kepala Perwakilan BI Provinsi Sultra, Suharman Tabrani.

Acara kunjungan tersebut bertajuk "Capacity Building TPID Sumatera Barat dan TPID Sulawesi Tenggara ke TPID Provinsi Nusa Tenggara Barat".

Achris Sarwani mengatakan, TPID Sumbar maupun TPID Sultra memilih NTB sebagai lokasi studi banding karena mempertimbangkan prestasi TPID NTB yang berhasil memperoleh tiga penghargaan sekaligus pada 2019, yaitu TPID NTB sebagai TPID provinsi terbaik, TPID Kota Mataram sebagai TPID kota terbaik, dan TPID Kabupaten Lombok Barat sebagai TPID kabupaten berprestasi.

Selain itu, TPID Kabupaten Sumbawa juga mendapatkan penghargaan dari Kementerian Koordinator Perekonomian sebagai salah satu nominator TPID kabupaten berprestasi.

"Melalui kegiatan studi banding ini, TPID se-Provinsi Sumbar, dan Sultra mengharapkan untuk dapat mempelajari program-program yang dilaksanakan oleh TPID NTB, Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat yang dapat diaplikasikan di provinsi masing masing," katanya.

Achris yang juga menjabat sebagai Kepala Perwakilan BI Provinsi NTB, menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada TPID Sumbar dan TPID Sultra atas kepercayaannya untuk mengadakan studi banding di NTB.

Pelaksanaan studi banding secara tidak langsung menunjukkan bahwa prestasi TPID NTB telah diakui oleh daerah lain.

Dalam kesempatan itu, Achris juga menjelaskan bahwa poin penting yang menjadi faktor keberhasilan TPID NTB adalah kerja sama dan sinergi yang kuat di antara seluruh pemangku kepentingan seperti organisasi perangkat daerah, Satuan Tugas (Satgas) Pangan, pihak swasta, dan tokoh masyarakat.

"Dukungan aktif dari kepala daerah selaku Ketua TPID dalam memberikan arahan juga menjadi faktor utama keberhasilan TPID NTB," ujarnya.

Dalam diskusi TPID tiga provinsi tersebut ada beberapa poin penting yang dikemukakan, di antaranya pentingnya koordinasi dan sinergi antar lembaga dan seluruh pemangku kepentingan untuk mengendalikan stabilitas harga.

Upaya tersebut penting bagi pemerintah untuk mengelola dan menjaga ekspektasi masyarakat terkait ketersediaan pasokan bahan pokok, melalui komunikasi yang efektif sehingga dapat menghindarkan kepanikan konsumen yang menyebabkan kenaikan harga.

Untuk mengantisipasi adanya kenaikan harga, juga perlu dipertimbangkan sistem peringatan dini terhadap inflasi. Peranan Satgas Pangan sangat penting dan efektif dalam rangka menjaga stabilitas harga bahan pokok yang dibutuhkan masyarakat.