Pemprov NTB menargetkan 30 ribu kader posyandu disertifikasi

id #Pemprov NTB,#Sertifikat Kader Posyandu,#Posyandu,#Wagub NTB

Pemprov NTB menargetkan 30 ribu kader posyandu disertifikasi

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Hj. Sitti Rohmi Djalilah (kiri) didampingi Penjabat Sekda NTB, H. Iswandi (kanan) saat memimpin Rapat Koordinasi tentang program Revitalisasi Posyandu di NTB di Ruang Rapat Anggrek, Kantor Gubernur NTB, Rabu (18/9/2019). (ANTARA/Nur Imansyah).

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menargetkan 30 ribu kader posyandu yang sudah terlatih bisa disertifikasi di Tahun 2019.

"Ada 30 ribu kader posyandu yang sudah terlatih di NTB. Mereka harus segera diberikan sertifikasi," kata Wakil Gubernur NTB Hj. Sitti Rohmi Djalilah didampingi Penjabat Sekda NTB H. Iswandi saat memimpin Rapat Koordinasi tentang program Revitalisasi Posyandu se-NTB di Ruang Rapat Anggrek, Kantor Gubernur NTB, Rabu.

Dari total 30 ribu kader terlatih, semula yang dianggarkan untuk serifikasi hanya 2.500 kader di Tahun 2019. Wagub meminta Dinas Kesehatan Provinsi NTB untuk menganggarkan semuanya, sehingga 30 ribu kader posyandu terlatih diberikan sertifikat pada tahun ini.

Menurutnya, percepatan sertifikasi terhadap kader-kader posyandu terlatih di NTB, merupakan langkah untuk menyukseskan program revitalisasi posyandu di seluruh desa dan kelurahan di NTB.

"Saya berharap dengan adanya sertifikasi terhadap kader-kader yang telah terlatih tersebut, program ini akan berjalan dengan baik sesuai yang telah ditargetkan pada Tahun 2023," ujarnya.

Wagub mengatakan, saat ini posyandu selalu identik dengan pelayanan kesehatan ibu dan anak saja. Namun dengan adanya program unggulan revitalisasi posyandu, fungsi dari keberadaan posyandu di tingkat desa dan kelurahan semakin diperluas dengan fungsi edukasi dan penanganan masalah sosial masyarakat.

Selain itu, Wagub juga meminta OPD terkait untuk mengambil perannya masing-masing dalam upaya menyukseskan program strategis tersebut. Dengan memberikan ide-ide terbaik untuk kemajuan posyandu di NTB.

OPD diminta untuk memanfaatkan kemajuan teknologi informasi, misalnya dengan menyebarkan konten-konten yang menarik. Konten seperti video-video menarik dan lucu yang mampu membangkitkan minat dan memberikan edukasi, sehingga masyarakat gampang memahami terkait apa itu program revitalisasi posyandu di NTB.

Ia menjelaskan, langkah itu sangat penting untuk dilakukan. Karena selama ini keberadaan posyandu di tingkat desa dan kelurahan di NTB, hanya dipahami sebatas pelayanan kesehatan ibu dan anak saja. Akan tetapi, dengan program revitalisasi ini, posyandu akan menjadi tempat pelayanan kesehatan bagi lansia dan pusat edukasi masyarakat serta penanganan masalah sosial lainnya di tingkat desa.

Wagub juga berharap, dengan adanya fungsi edukasi tersebut, posyandu bisa meningkatkan pengetahuan masyarakat, baik masalah kesehatan, lingkungan, dan mitigasi bencana. Dengan demikian, maka tingkat kesadaran masyarakat semakin tinggi untuk selalu menjaga kesehatan, memelihara lingkungan dan tanggap bencana akan semakin tinggi.

Selain itu, melalui program revitalisasi posyandu tersebut, masalah-masalah sosial masyarakat mampu diatasi. Diharapkan dengan langkah strategis ini, maka fungsi dari posyandu juga akan menjadi pusat ketahanan keluarga dan pengentasan kemiskinan di NTB.

Sementara itu, Penjabat Sekda NTB H Iswandi menambahkan pentingnya sinergitas dalam mendukung suksesnya program revitalisasi posyandu di NTB, seperti sinergi dari segi dukukungan anggaran antara pemerintah desa, kabupaten dan provinsi.

Selain itu, OPD terkait juga diminta untuk memahami tugas pokok dan fungsi masing-masing dalam upaya mensukseskan program tersebut, terutama DPMPD yang memiliki hubungan langsung dengan pemerintah desa, untuk mengambil peran strategis dalam memberikan pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan peningkatan SDM aparatur desa, termasuk kader posyandu.

Untuk itu, ia meminta desa untuk selalu melakukan pemutakhiran data melalui musyawarah desa, sebelum dilakukan input data oleh kabupaten/kota, sebagai acuan di tingkat provinsi dan pusat.

"Dengan adanya update data di tingkat desa melalui musyawarah desa, singkronisasi antara data di tingkat kabupaten/kota dan provinsi berjalan dengan baik," katanya.
Pewarta :
Editor: Riza Fahriza
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar