Mataram (ANTARA) - Dinas Sosial Kota Mataram, menyebutkan, anak yatim piatu setempat akan mendapatkan kartu identitas anak yatim piatu (KIAP) Sejahtera dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
"Belum lama ini kami dimintakan data jumlah anak yatim piatu, untuk diberikan KIAP," kata Kepala Dinas Sosial Kota Mataram Hj Baiq Asnayati di Mataram, Rabu.
Dalam hal penerbitan kartu, sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah provinsi, karena pemerintah kota hanya dimintakan data jumlah anak yatim piatu.
Sementara Dinsos Mataram, hanya menyiapkan data sesuai dengan basis data terpadu (BDT) yang telah disahkan Kementerian Sosial.
"Jumlah pastinya saya lupa, tetapi setiap anak yatim piatu diprioritaskan yang miskin akan mendapatkan KIAP," katanya.
Menurut informasi, KIAP tersebut berfungsi untuk memudahkan anak yatim piatu untuk mendapatkan pelayanan sosial dan bantuan-bantuan lainnya dari pemerintah daerah.
"Harapan kita, dengan adanya kartu identitas anak yatim piatu tersebut dapat meningkatkan perhatian pemerintah terhadap keberadaan anak yatim piatu," katanya.
Berdasarkan data Dinas Sosial Provinsi NTB, jumlah anak yatim piatu saat ini tercatat sebanyak 6.341, dan 219 orang di antaranya sudah mendapatkan KIAP yang diserahkan secara simbolis pada tanggal 20 September 2019.
KIAP Sejahtera itu diserahkan secara simbolis oleh Gubernur NTB Dr H Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur NTB, Dr Hj Sitti Rohmi Djalilah di "Al Yatama Sekolah Husnul Khotimah” BSLU Mandalika di Balai Sosial Lanjut Sosial Mandalika.
Pembagian KIAP itu sebagai salah satu bentuk refleksi satu tahun kepemimpinan Zul-Rohmi yang mengemban visi NTB Gemilang yang bekerja sama dengan Bank NTB Syariah.
Berita Terkait
Viral! Bocah yatim piatu asal Loteng ditemukan terlantar di Jalan Udayana Mataram
Senin, 10 Juli 2023 16:13
Gerakan Sedekah Seribu diapresiasi Gubernur NTB
Minggu, 15 September 2019 18:25
Puluhan Warga Mataram Lakukan Aksi Gunduli Kepala
Jumat, 21 Agustus 2015 15:53
Haji- 60 Persen Calon Haji Mataram Risiko Tinggi
Rabu, 19 Agustus 2015 21:37
Bupati Sumbawa Barat Evaluasi Jelang Akhir Jabatan
Selasa, 11 Agustus 2015 7:40
Legislator Kecewa Anggaran Sosial Minim Dialokasikan Pemprov NTB
Rabu, 5 Agustus 2015 23:18
Anggaran pengamanan pilkada sumbawa barat rp1,5 miliar
Jumat, 31 Juli 2015 15:01
Paket "K2" Pertama Mendaftar Ke KPU KSB
Senin, 27 Juli 2015 11:14