Pelantikan dan pengambilan sumpah 175 pejabat tersebut dilakukan Gubernur NTB, HM Zainul Majdi di Mataram, Sabtu, yang dihadiri antara lain Wakil Gubernur Ir Badrul Munir dan Sekretarias Daerah (Sekda) Drs H Abdul Malik.
Dari 175 pejabat yang dimutasi tersebut, satu di antaranya pejabat eselon II, yakni Dr Mashur dilantik menjadi sekretaris pada Sekretariat Badan Penyuluhan Pertanian Provinsi NTB yang sebelumnya sempat dinonjobkan, sedangkan 174 pejabat lainnya adalah pejabat eselon III dan IV.
Gubernur NTB, HM Zainul Majdi mengingatkan para pejabat untuk tidak korupsi, ingat anak cucu, karena mereka akan menanggung akibatnya, jauhkan diri dari segala sesuatu yang tidak halal.
"Saya mengharapkan pajabat di daerah ini tidak lagi menjadi 'ATM' (sumber uang) dan tidak ada lagi kewajiban menyetor kepada atasannya dengan tujuan agar tetap diperhatikan. Jika ini dilakukan maka ada kecenderungan untuk melakukan perbuatan melawan hukum," ujarnya.
Ia mengatakan, dalam melaksanakan tugas para pejabat hendaknya mengedepankan integritas moral dan sosial yang disertai dengan penuh suasana kebatinan.
Mutasi sebelumnya sebanyak 48 pejabat eselon II dan III, 27 pejabat di antaranya dinonjobkan termasuk Dr Mashur yang menjabat Kepala Dinas Pertanian Hortiluktuta NTB.
Kebijakan Gubernur NTB itu sempat memunculkan pro dan kontra, bahkan sejumlah pejabat yang dinonjobkan berencana menempuh jalur hukum dengan alasan bahwa mutasi dilakukan secara mendadak dan tidak sesuai prosedur.
Namun Zainul menyatakan bahwa mutasi tersebut telah mempertimbangkan segala sesuatu dan disesuaikan dengan kewenangan gubernur.
Selain itu, mutasi tersebut sudah dilakukan berdasarkan pertimbangan yang objektif dan mengedepankan kompetensi dari pejabat bersangkutan.
Ia mengharapkan pada pejabat yang dibebastugaskan menyikapi mutasi dengan wajar, karena jabatan merupakan amanah. Jadi, harus disikapi dengan wajar saja.
Pada mutasi yang dilakukan 6 Oktober 2008 lalu sebanyak 20 lebih pejabat eselon III mendapat promisi ke eselon II, promosi puluhan pejabat ini sebagai upaya memberi kepastian berkarir pada PNS.(*)
Pewarta :
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026
