Anggota DPRD mendorong sekda NTB dari perempuan

Mataram (ANTARA) - Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Nusa Tenggara Barat, Nauvar Furqoni Farinduan mendorong jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) pertama di pemerintah provinsi diisi dari keterwakilan perempuan.

"Tidak ada salahnya Pak Gubernur memberikan posisi Sekda NTB dari kalangan perempuan," ujarnya di Mataram, Rabu.

Farin menilai, selama ini posisi Sekda NTB selalu didominasi oleh laki-laki, sehingga keterwakilan perempuan terkesan dimarjinalkan dan dipinggirkan di dalam birokrasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB.

"Padahal, kalau ditelaah banyak ASN dari keterwakilan perempuan memiliki kompetensi dan kualitas serta profesionalitas yang mumpuni untuk di tempatkan di pucuk tertinggi ASN di NTB tersebut," ucap Farin.

Meski demikian, Farin tak menampik di antara nama pejabat yang mengikuti seleksi Sekda NTB terdapat nama Hj Baiq Eva Nurcahyaningsih yang berasal dari Kabupaten Lombok Barat yang tidak lain daerah pemilihannya.

Namun, terlepas dari itu, ia menegaskan bahwa apa yang disampaikannya tersebut bukan soal dukung mendukung kandidat tertentu melainkan lebih kepada persoalan bahwa ada keterwakilan perempuan yang memiliki integritas, kompetensi, profesionalitas yang tidak kalah dari kaum pria.

"Ini bukan soal siapa atau dukung mendukung atau bicara ada keterwakilan perempuan (gender), namun soal keberimbangan, kapasitas dan profesionalitas. Toh ini juga tidak melanggar norma dan nilai," tegas politisi muda itu.

Karena itu, ia berharap kepada Gubernur dan Wakil Gubernur NTB untuk bisa mempertimbangkan pengisian jabatan Sekda NTB tersebut. "Sekiranya ini bisa dipertimbangkan. Sekda NTB dari kalangan perempuan," ucapnya.

Diketahui, panitia seleksi (Pansel) Sekda Provinsi NTB telah menutup pendaftaran. Terdapat 5 orang yang dinyatakan lulus tes administratif. Yakni, Hj. Baiq Eva Nurcahyaningsih, H. Iswandi, H Ridwansyah, H. Lalu Gita Aryadi dan H. Husnul Fauzi.

Beradasarkan instrumen penilaian calon Sekda, terdiri dari 4 unsur. Untuk penilaian administratif atau rekam jejak sebesar 20 persen, penulisan makalah 20 persen, tes kompetensi manajer/psikologi sebesar 25 persen, presentase dan wawancara sebesar 35 persen.

Penilaian administratif, terdiri dari 5 item. Yaitu pangkat (golongan), Diklatpim, pendidikan, riwayat jabatan dan Diklat teknis. Untuk pangkat (golongan), skor tertinggi 30 poin bagi Pembina Utama (IV/e). Selanjutnya 20 poin untuk pangkat IV/d, dan 10 poin pangkat IV/c.

Item kedua yaitu Diklatpim (pendidikan dan pelatihan kepemimpinan). Pendaftar yang telah mengikuti Diklatpim tingkat I mendapatkan skor 20 poin. Sedangkan yang hanya sampai Diklatpim II hanya 15 poin.

Berikutnya dari segi pendidikan, gelar Doktor (S3) mendapatkan skor 20 poin, Magister (S2) 15 poin dan Sarjana (S1/D-IV) mendapatkan 10 poin.

Sekretariat Pansel Sekda NTB, H Fathurrahman yang juga Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB mengatakan setelah seleksi tahap administratif, para pendaftar harus bersaing menambah poin lagi pada penulisan makalah, tes kompetensi manajer/psikologi, presentase dan wawancara.

"Hanya tiga nama yang diberikan pansel kepada Gubernur berdasarkan nilai tertinggi. Setelah itu, baru gubernur merekomendasikan tiga nama tersebut ke Kemendagri," tuturnya.