Tanjungpinang (ANTARA) (ANTARA) - Sejumlah anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau periode 2019-2024 menggadaikan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai legislator ke bank untuk bisa mendapatkan pinjaman uang dalam jumlah besar.
Informasi dihimpun ANTARA, Minggu sedikitnya sudah 10 legislator dari 45 anggota DPRD Kepri yang menggadaikan SK ke bank.
Pinjaman biasa diajukan ke pihak bank yang telah bekerjasama dengan DPRD Kepri, yaitu Bank Riau-Kepri dan Bank Bukopin.
Sekretaris Dewan DPRD Kepri, Hamidi beberapa waktu lalu mengaku tidak tahu pasti nominal pinjaman yang diajukan para anggota dewan tersebut.
Karena, semua itu tergantung kesepakatan antara si anggota DPRD dengan lembaga keuangan. Tugas Sekwan hanya memverifikasi berkas administrasinya saja.
Pun ketika ditanya uang pinjaman dewan ini digunakan untuk apa. Hamidi juga mengaku tidak mengetahuinya.
Dikatakannya, tiap-tiap anggota legislatif tentu punya berbagai alasan menggadaikan SK.
"Itu sifatnya lebih kepada personal anggota DPRD," kata Hamidi.
Salah seorang anggota DPRD Kepri yang enggan disebut namanya, mengakui menggadaikan SK untuk keperluan modal usaha dan bisnis.
Dia mengelak jika pinjaman itu untuk tujuan konsumtif, seperti membeli rumah, mobil, atau merubah penampilan. Apalagi untuk menutupi pengeluaran selama kampanya pileg.
Plafon pinjaman yang diajukannya senilai Rp200 juta, beberapa anggota DPRD lainnya ada yang sampai Rp500 juta.
Adapun cicilan pembayaran pinjaman itu bersumber dari pemotongan gaji sebagai anggota DPRD setiap bulannya.
"Soal peruntukan uang pinjaman, itu jadi urusan masing-masing," ujarnya.
Disinggung apakah menggadaikan SK ke bank menyalahi aturan. Anggota legislatif Kepri dua periode itu menegaskan tidak sama sekali. Selama tidak melanggar aturan agama dan DPRD.
"Lebih baik berutang daripada korupsi uang negara dan rakyat," imbuhnya.
Fenomena biasa
Wakil Ketua III DPRD Provinsi Kepri, Raden Hari Tjahyono, menganggap gadai SK anggota DPRD merupakan fenomena biasa. Secara aturan hukum juga belum ada yang mengaturnya.
Selaku pimpinan DPRD, dia menyatakan tidak dalam posisi melarang atau menganjurkan. Karena ini menyangkut urusan pribadi anggota dewan dengan pihak perbankan.
Kendati begitu, politikus PKS itu tak menampik bahwa beberapa dari anggota legislatif meminjam uang demi menutupi utang atau ongkos politik selama kampanye pemilu legislatif kemarin.
"Harus diakui, demokrasi kita masih mahal. Wajar saja kalau anggota DPRD melakukan upaya itu," imbuhnya.
Sementara itu, Pengamat Politik Provinsi Kepulauan Riau, Zamzami A Karim, menyatakan fenomena gadai SK anggota DPRD sudah ada sejak lama.
Berbekal SK yang di dalamnya sudah ada struktur gaji serta tunjangan tetap yang diperoleh anggota dewan. Tentu membuat pihak bank tak ragu-ragu memberikan pinjaman.
Menurut dia, anggota dewan yang menggadaikan SK kemungkinan untuk membiayai kebutuhan hidup keluarga misalnya pendidikan anak.
Namun, tak sedikit pula yang memanfaatkannya untuk membeli rumah atau kendaraan pribadi.
Kalau untuk menutupi biaya selama kampanye pileg. Menurut Zamzami, belum tentu. Sebab dengan menggadaikan SK saja, tak akan cukup menutupi dana kampanye yang telah dikeluarkan.
"Dana kampanye itu jauh lebih besar, kalau hanya mengandalkan SK tak akan cukup," tutur Zamzami.
Kata Zamzami, penggadaian SK anggota dewan tak melanggar aturan. Karena SK digadai untuk meminjam uang, bukan memeras orang lain.
Makanya banyak orang yang berlomba-lomba ingin menjadi anggota legislatif, sama halnya dengan PNS.
Berita Terkait
DPRD dukung peningkatan produksi UMKM di Lombok Tengah
Jumat, 19 April 2024 12:15
Masyarakat NTB diminta waspada peredaran uang palsu jelang Lebaran
Kamis, 4 April 2024 18:49
Aluh Rusmala dilantik jadi anggota DPRD NTB gantikan almarhum Satriawandi
Selasa, 2 April 2024 15:56
Raperda kemudahan investasi jadi dasar pengembangan UMKM di Bali
Senin, 1 April 2024 18:27
DPRD Lombok Tengah usulkan 1.774 program pada Musrenbang RKPD 2025
Kamis, 28 Maret 2024 13:40
Anggota DPRD NTB Ahmad Fuaddi siap maju di Pilkada Lombok Tengah 2024
Rabu, 27 Maret 2024 23:19
Realisasi APBD Lombok Tengah 2023 capai 95,73 persen
Rabu, 27 Maret 2024 14:25
DPRD minta Disdukcapil Lombok Tengah tingkatkan pelayanan adminduk
Senin, 18 Maret 2024 13:32