Gubernur NTB : Tak ada "deal-deal" pada siapapun soal seleksi sekda

Mataram (ANTARA) - Gubernur Nusa Tenggara Barat, H. Zulkieflimansyah menegaskan bahwa dirinya tidak ada deal-deal apapun, baik dengan kelompok maupun dengan siapapun dalam pemilihan calon sekretaris daerah (Sekda) yang kini tengah digodok panitia seleksi (Pansel) calon sekda NTB.

"Saya tidak ada deal-deal pada siapapun sekdanya harus siapa. Begitu juga jauh sebelum seleksi calon sekda berlangsung ketika saya mencalonkan diri sebagai gubernur pun tidak ada kesepakatan calon sekdanya harus siapa dan dari siapa," kata Zulkieflimansyah dalam diskusi Kamisan bertajuk "Sekda NTB Idola" yang digelar di Mataram, Kamis malam (17/10).

Diskusi tersebut menghadirkan Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah sebagai pembicara utama dan sejumlah tokoh yang menjadi narasumber utama seperti, Lesa Demarkasi Hasan Masat, anggota DPRD NTB Ruslan Turmuzi, aktivis PMII Lombok Timur Taufik Hidayat, aktivis LSM SUAKA , Bustomi Taifuri dan Wakil Direktur Mi6, Nasib Ikroman. Hadir pula sejumlah mahasiswa dan aktivis di NTB.

Bang Zul sapaan akrab Gubernur NTB menyatakan sangat mengenal baik lima calon sekretaris daerah yang kini ikut bertarung dalam seleksi jabatan tertinggi di Aparatur Sipil Negara (ASN) di NTB itu.

"Walaupun gini-gini gubernur punya peran menentukan sekda. Lima calonnya hebat-hebat. Tapi saya perlu mendengar juga informasi dari teman-teman," ujarnya.

Karena itu, gubernur, berharap Sekda NTB ke depan dapat sejalan dengan kerja gubernur dan wakil gubernur NTB.

"Saya butuh sekda minimal orang yang tidak punya agenda berbeda dengan gubernur. Semua orang saya kenal baik dan semua bisa kerja sama," ujarnya.

"Jadi sekda juga tidak hebat-hebat amat, karena jarang ada sekda yang berani kepada gubernur. Posisi sekda juga bisa diganti, karenanya jangan kita habiskan emosi dan energi kita kepada hal-hal yang tidak subtansif. Kita ini manusia biasa dalam proses mengambil keputusan, jadi tidak mungkin kita menyenangkan semua pihak," katanya.

Hasan Masat dari Lesa Demarkasi, mengatakan, panitia seleksi (Pansel) calon sekda NTB harus bekerja dengan profesional. Dia berharap pansel tidak memilih sekda berdasarkan keterwakilan wilayah.

"Pansel jangan sampai karena keterwakilan wilayah memilih sekda. Saya berharap pansel dan gubernur jangan sampai sekda itu keterwakilan," ucapnya.

Dia berharap agar pendapat publik dapat didengar untuk memberikan masukan terkait calon sekda.

Pendapat umum harus diberikan ruang siapa figur yang tepat. Figur penting dan saya berharap nantinya gubernur bijaksana memilih yang memiliki fungsi pelayanan dan reformasi birokrasi," ungkapnya.

Taufik Hidayat, Perwakilan KNPI Lombok Timur, dalam diskusinya menyatakan sepakat jika pansel tidak mendukung calon berdasarkan kewilayahan, namun dia juga meminta pansel tidak mendukung sekda berbasis organisasi kemasyarakatan.

Bustomi Taifuri dari LSM Suaka, dalam diskusinya memberikan kritikan pada pemerintahan Zul-Rohmi. Beberapa catatan kritiknya dilontarkan langsung di hadapan Zulkieflimansyah.

"Di kepemimpinan gubernur saat ini saya lihat compang-camping dalam perjalanan, misalnya memburuknya eksekutif dan legislatif, kurang baiknya hubungan pemerintah provinsi dan Kabupaten Lombok Tengah. Kemudian ada beberapa persoalan seperti KEK. Apalagi penilaian Ombudsman soal maladministrasi," cetusnya.