Jakarta (ANTARA) - Peneliti sosok Joko Widodo (Jokowi), Andi Zulkarnain mengatakan sejumlah makna yang ia tangkap dari pengumuman Kabinet Indonesia Maju di tangga Istana Negara, Jakarta, Rabu.
Pertama, ia menangkap makna Jokowi ingin memperlihatkan dirinya bukan Presiden boneka dengan pengenalan nama-nama menteri secara langsung.
"Jokowi ingin memperlihatkan kepada publik bahwa ia adalah The Real President, bukan presiden boneka. Jokowi adalah pemimpin negara dalam sistem presidensiil," ujar Zulkarnain dalam rilis yang diterima, di Jakarta, Rabu.
Jokowi dalam salah satu pesannya kepada para menteri mengatakan bahwa tidak ada visi selain visi Presiden. Maknanya, kata Zulkarnain bahwa semua menteri yang terpilih, baik berlatar partai maupun yang lain, sejatinya hanya pembantu presiden yang ditugaskan mengimplementasikan janji-janji presiden.
Hal menarik lain, yang dicermati oleh peneliti Jokowi itu adalah pengenalan menteri kepada publik dengan baju putih. "Itu sebagai simbol bahwa Jokowi mencari pekerja, bukan sekadar jago konsep apalagi ABS (Asal Bapak Senang)," ujar Zulkarnain.
Selain itu, pengenalan menteri dengan cara duduk di tangga istana juga sebagai pesan kepada para menteri agar meninggalkan kultur priayi dalam birokrasi, sebab Jokowi ingin mereka memimpin dengan melayani di kementerian masing-masing.
"Pejabat digaji rakyat, maka dia harus menjadi sebaik-baiknya pelayan rakyat. Jokowi dan Iriana (istri Jokowi) telah membangun style baru dalam dunia politik negeri. Ia hidup sederhana. Meskipun sebagai RI 1 dan ibu negara," kata Zulkarnain pula.
Namun, Zulkarnain juga mengingatkan Presiden Jokowi untuk mewaspadai "kutukan periode kedua" (the curse of second period).
Kutukan itu merupakan suatu kondisi dimana kinerja pemerintahan berkurang, perhatian pada derita rakyat memudar, serangan oposisi semakin keras sebagai modal untuk kampanye, dan politik pemerintahan sekadar rutinitas sebab sudah tak ada lagi pemilu yang perlu dimenangkan.
Selanjutnya Zulkarnain mengingatkan bahwa Indonesia memiliki persoalan yang belum selesai pada periode pertama Pemerintahan Jokowi.
"Seperti kasus pelanggaran HAM, gerakan antikorupsi, dan pemerataan pembangunan harus dituntaskan Jokowi pada periode pemerintahan mendatang," kata dia lagi.
