DPD nilai NTB layak jadi daerah percontohan WTP di Indonesia

Mataram (ANTARA) - DPD RI menilai Provinsi Nusa Tenggara Barat layak menjadi tempat percontohan bagi daerah lain di Indonesia untuk belajar
memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam akuntabilitas penggunaan keuangan negara dari BPK RI.

Hal ini mengemuka saat 10 orang Badan Akuntabilitas Publik (PAB) anggota DPD RI melakukan pertemuan dengan Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah di kantor Gubernur NTB di Kota Mataram, Kamis.

Pimpinan rombongan BAP DPD RI Zuhri M. Syazali, mengatakan BAP DPD RI mendapat dua tugas menindak lanjuti hasil pemeriksaan BPK, di mana fokus pada adanya indikasi kerugian negara dan yang kedua menindak lanjuti setiap laporan masyarakat terkait adanya indikasi laporan korupsi.

Menurut Zuhri, NTB menjadi salah satu daerah yang sebagian besar kabupaten/kota-nya mendapat WTP, namun meski meraih WTP, ada temuan - temuan yang terindikasi berpotensi menimbulkan kerugian negara. 

"NTB bisa menjadi pilot project (percontohan) karena semua daerahnya mendapatkan WTP tetapi tidak meninggalkan persoalan yang bisa menimbulkan kerugian negara. Ini sebenarnya sangat menarik semua kabupaten/kota mendapatkan WTP tetapi ternyata masih ada catatan, dan gubernur bisa menyelesaikan persoalan temuan BPK tersebut, tinggal kordinasi dan bentuk tim penyelesaian, kan bisa nanti di bantu oleh SKPD," kata Zuhri. 

Ia menjelaskan, BAP DPD RI juga sebelumnya juga telah melakukan pertemuan dengan BPKP. Membahas hasil temuan BPK semester I periode 2019. Dari pertemuan tersebut, DPD RI memberikan dorongan jika ada indikasi yang ditemukan dan memiliki dampak bagi daerah agar bisa segera ditindaklanjuti. 

"Kita sampaikan agar proses tindaklanjut BPK segera dilaksanakan dan itu sdh dikerjakan karena DPD ingin daerah maju. Salah satu daerah maju bisa melaksanakan kewenangannya dengan maksimal.

Diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB secara berturut-turut sejak 2011 hingga 2018 meraih predikat WTP untuk delapan kalinya dari BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemprov NTB.

Sementara Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah mengapreasiasi kehadiran anggota BAP DPD RI tersebut. Terkait masih adanya catatan BPK terkakait dengan temuan indikasi kerugian negara, Doktor Zul sapaan akrabnya berharap BPK ikut membantu untuk menyelesaikan persoalan tersebut. 

"Kita tidak menyebut BPK mencari cari kesalahan, tetapi bagaimana BPK ikut membantu kami untuk menyelesaikan persoalan keuangan dan akuntabilitas keuangan sehingga tidak menimbulkan kerugian negara," kata gubernur.

Selain membahas hasil temuan BPK, Dr. Zul juga menyampaikan sejumlah program unggulan Pemprov NTB salah satunya adalah program peningkatan pendidikan yakni beasiswa bagi mahasiswa NTB ke luar negeri. 

Menurut gubernur program beasiswa tersebut sangat penting untuk peningkatan kualitas pendidikan di NTB. Gubernur juga memberi alasan kenapa lebih konsen dengan beasiswa keluar negeri, karena menurut gubernur menimbulkan jiwa nasionalis bagi mahasiswa salah satunya ketika berada di luar negeri.

"Jadi kalau mahasiswa kita di luar negeri sedang kumpul mereka menjadi satu kesatuan NKRI, selain meningkatkan mutu pendidikan juga menguatkan rasa nasionalis," katanya.