Mataram (ANTARA) - Gubernur Nusa Tenggara Barat, H. Zulkieflimansyah memastikan sinergitas antara daerah dengan pemerintah pusat, terutama dalam mendukung program Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
"Rapat koordinasi bersama seluruh Gubernur, Bupati dan Walikota, juga bersama Forkopimda ini dalam rangka menyamakan persepsi visi pembangunan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma"ruf Amin," kata Gubernur NTB dalam keadaan keterangan tertulis diterima wartawan di Mataram, Kamis.
Gubernur NTB menghadiri pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Rabu (13/11). Kegiatan itu dihadiri dan dibuka Presiden Jokowi.
Lebih lanjut, Bang Zul menerangkan, Rakornas ini merupakan satu langkah yang sangat baik. Di mana Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB dapat membangun sinergi dengan pemerintah pusat. Terlebih lagi, dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi memberikan arahan kepada para peserta Rakornas untuk terus menjalin komunikasi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di daerah secara bersama-sama.
"Selesai Rakornas, kami bersama Forkopimda, akan terus mengintenskan komunikasi untuk mendukung pembangunan di NTB," katanya.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini, dibuka langsung Presiden Jokowi.
Pada kesempatan tersebut Presiden juga meminta kepada para aparat penegak hukum (APH) baik di provinsi dan kabupaten/kota, apabila melihat ada hal-hal yang terindikasi adanya penyimpangan sejak awal untuk dilakukan langkah preventif.
"Apabila ada indikasi penyimpangan sejak awal, segera lakukan langkah preventif. Segera diingatkan, bukan dibiarkan sampai menunggu untuk di eksekusi," tegas Presiden Jokowi.
Rakornas kepala daerah dan Forkopimda ini dibagi menjadi delapan panel. Panel pertama membahas kebijakan strategis 2020-2024, panel kedua pembangunan SDM, panel ketiga pembangunan infrastruktur dan panel keempat membahas penyederhanaan regulasi dan reformasi birokrasi.
Kemudian, panel kelima membahas transformasi ekonomi I, panel keenam transformasi ekonomi II, panel ketujuh pengawasan dan panel kedelapan membahas penegakan hukum dan keamanan.
