Bandung (ANTARA) - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD, menyebut lambannya penyelesaian kasus Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia disebabkan oleh proses demokrasi yang sulit bertemu dengan penentuan keputusan.
"Sekarang kekuasaan sudah terbagi, tidak seperti orde baru, sekarang semuanya ikut menentukan (penyelesaian kasus HAM), demokrasi dan penentuan keputusan tidak pernah bertemu, makanya lambat. Ada yang sudah selesai tapi sedikit sekali," kata Mahfud saat berpidato dalam acara Peringatan HAM Sedunia di Gedung Merdeka, Kota Bandung, Selasa.
Menurutnya hal tersebut merupakan konsekuensi daripada peningkatan kualitas demokrasi sejak era reformasi. Meski demikian, ia menyebut mekanisme penyelesaian HAM saat ini sudah terlembaga.
"Saat ini sudah dibuat UU HAM, Komnas HAM jadi lembaga, kita sudah lakukan itu, masalah yang terkait pelanggaran HAM," kata dia.
Menurutnya ada sebanyak 12 kasus HAM peninggalan masa lalu yang masih belum menemukan titik temu. Namun ia pastikan, di era pasca reformasi ini HAM lebih terjamin karena penegakannya tidak hanya dalam bidang hukum.
"Penegakan HAM jangan hanya dilihat penegakan hukum semata, sudah banyak perkembangan HAM di Indonesia, pengembangan demokrasi, kebebasan pers, kemandirian parpol, penguatan DPR, dan meluasnya kekuatan masyarakat sipil," kata dia.
Meski demikian, ia tidak menampik bahwa pelanggaran HAM masih terjadi saat ini. Namun bentuk pelanggaran HAM yang terjadi sudah tidak sistematis seperti yang terjadi pada masa lalu saat era orde baru.
"Tapi sekarang sudah tidak ada pelanggaran HAM secara sistematik, sudah tidak ada, kalau orde baru itu sistematis," kata dia.
Saat ini, menurutnya kasus HAM yang terjadi kerap melibatkan konflik horisontal. Berbeda dengan kasus HAM masa lalu yang bersifat vertikal akibat sistem otoriter.
Berita Terkait
Ganjar-Mahfud akan bertemu Megawati pekan depan
Sabtu, 13 April 2024 5:04
Mahfud menilai wajar MK tolak permohonan
Kamis, 4 April 2024 5:09
Kapolri siap hadir bila diminta MK ke sidang PHPU
Selasa, 2 April 2024 20:08
Yusril yakin MK akan menolak permohonan Ganjar-Mahfud
Rabu, 27 Maret 2024 18:55
Ganjar-Mahfud tuntut diskualifikasi Prabowo-Gibran dan pemilu ulang
Selasa, 26 Maret 2024 12:05
Mahfud akan ketemuu Ganjar usai KPU RI umumkan hasil pemilu
Rabu, 20 Maret 2024 10:36
KPU telah sahkan suara 33 provinsi sampai hari ke-19 rekapitulasi
Senin, 18 Maret 2024 3:38
KPU mengesahkan Prabowo-Gibran unggul di Kalimantan Timur
Rabu, 13 Maret 2024 5:12