Jakarta (ANTARA) - Organisasi lingkungan hidup independen Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mengatakan bahwa Indonesia saat ini masih mengalami darurat hak asasi manusia (HAM) dan darurat lingkungan hidup mengingat banyak kasus pelanggran HAM yang dialami oleh sejumlah pejuang lingkungan hidup.
"Darurat karena kita lihat kedaruratan itu salah satu indikatornya adalah semakin mengecilnya ruang demokrasi," kata Koordinator Desk Politik Walhi Khalisah Khalid dalam konferensi pers di kantor Walhi Jakarta, Selasa.
Ia mengatakan Indonesia saat ini dihadapkan dengan darurat demokrasi terlihat dengan semakin terbatasnya ruang untuk menyampaikan pendapat.
"Ruang berbeda pendapat dengan pemerintah itu menunjukkan bahwa situasi kita darurat HAM karena semakin mengecilnya ruang demokrasi," katanya.
Dalam konteks lingkungan hidup, menurutnya, pemerintah mengakui bahwa mereka sebenarnya tidak bisa berjalan sendiri tanpan partisipasi masyarakat, sesuai Undang-Undang No.32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
"(Undang-undang) itu sudah 'rigid' menjelaskan tentang bagaimana partisipasi masyarakat," katanya.
Namun, kata dia, pada kenyataannya partisipasi masyarakat dalam upaya melindungi lingkungan hidup justru dihadapkan dengan kriminalisasi dan aksi kekerasan.
Kondisi tersebut, katanya lebih lanjut, tentu saja bertentangan dengan undang-undang yang sudah ada dan akan semakin mengancam keberlangsungan lingkungan hidup.
"Karena orang jadi takut untuk bersuara, karena ancamannya kriminalisasi. Kriminalisasi yang sekarang digunakan contoh-contohnya seperti kasus bendera terbalik, pakai pasal komunisme, undang-undang ITE seperti yang dialami kawan-kawan Walhi NTT, dan seterusnya," ujarnya.
Kemudian, selain kriminalisasi, aksi kekerasan yang hingga berakibat pada kematian juga dialami oleh sejumlah aktivis lingkungan, dan fenomena tersebut, katanya, tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga fenomena global.
"Jadi pejuang lingkungan hidup ini sebenarnya yang berjuang untuk kebaikan bersama justru mengalami kerentanan yang semakin besar. Jadi pelanggaran HAM itu berjalan beriringan dengan investasi yang masuk," demikian Khalisah Khalid.
Berita Terkait
Walhi Sumut sebut segera tutup Medan Zoo usai empat ekor harimau mati
Senin, 29 Januari 2024 6:24
Walhi soroti dugaan kerusakan mangrove dan penimbunan Danau Gili Meno
Senin, 30 Oktober 2023 0:45
Perlu payung kebijakan guna mitigasi hadapi krisis iklim
Kamis, 9 Februari 2023 5:52
DLH: program pilah sampah dari rumah upaya mencegah limbah mikroplastik
Kamis, 12 Januari 2023 16:37
Direktur Eksekutif Walhi sarankan bentuk badan penindak pelanggar hukum lingkungan
Senin, 30 Mei 2022 18:14
Walhi NTB menilai "zero waste" program setengah hati
Rabu, 10 Februari 2021 21:41
Walhi: Hidup di normal baru pascapandemi COVID-19 tak bisa egois
Rabu, 20 Mei 2020 3:20
Ini bukti dari Piagam untuk jaga Gunung Rinjani
Kamis, 30 Januari 2020 16:47